androidvodic.com

News, JAKARTA - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengapresiasi keputusan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Rencana pengunduran diri itu, diungkapkan Mahfud saat berbicara pada acara “Tabrak Prof” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Bagi Halili, keputusan Mahfud yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) merupakan teladan etika politik, yang kini sulit diperlihatkan para aktor politik di Tanah Air.

“Hanya aktor politik dengan etika politik tinggi, yang bisa memilah fasilitas negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Halili mengatakan, keputusan Mahfud untuk mundur memperlihatkan kepada para aktor politik lainnya, agar berani melepaskan fasilitas negara yang melekat padanya, karena menduduki suatu jabatan penting di pemerintahan.

Dia mencontohkan, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang dikawal ajudan pribadi, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya, pada Debat Pertama Pilpres 2024, 12 Desember 2023.

Teddy yang masih berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan pasangan Prabowo Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut.

Langgar Aturan
Koalisi Masyarakat Sipil menilai, tindakan Teddy nyata-nyata melanggar aturan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di sisi lain, posisi Prabowo sebagai Capres seharusnya menanggalkan semua fasilitas negara yang melekat pada jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Sementara itu, untuk pengamanan, Prabowo sebagai Capres wajib tunduk pada mekanisme pengamanan dan pengawalan Paslon Capres dan Cawapres, yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Halili menuturkan, rencana Mahfud pengunduran diri dari kabinet karena saat ini bertatus Cawapres bukan untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon (Paslon) Nomor 3 Ganjar-Mahfud, pada Pilpres 2024.

“Tidak ada kata terlambat untuk etika, bahwa seorang aktor politik atau kontestan Pemilu ternyata tidak mudah melepaskan diri dari fasilitas yang melekat pada dirinya, itu bisa jadi baru disadari baru beberapa waktu ini,” katanya.

Lebih lanjut Halili mencermati pernyataan Mahfud, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 ini telah memisahkan diri dari fasilitas negara yang melekat padanya, sejak tiga bulan lalu.

Baca juga: Demokrasi Mundur, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak

“Ketika Mahfud diumumkan secara resmi sebagai Cawapres dari Ganjar, dia mengumpulkan seluruh pejabat dan lembaga negara di bawah koordinasi Kementerian Polhukam seperti Kompolnas. Mereka diminta netral. Jadi, ini bukan persoalan elektabilitas,” tambah Halili. (*)