androidvodic.com

News - Eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengkritik pemberian bantuan sosial (bansos) kepada rakyat.

Dia menyebut pemberian bansos oleh pemerintah bukanlah wujud keadilan sosial.

“Saya hidup ini mau jadi kaya raya tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial bukan keadilan sosial,” katanya saat berpidato dalam acara deklarasi Ahokers untuk capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Minggu (4/2/2024) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ahok mengungkapkan para pendiri bangsa telah memiliki tujuan jelas bagi rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Menurutnya, pemberian bantuan sosial hanya terjadi pada zaman kerajaan.

“Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang harus dikasihani,” katanya.

Ahok menegaskan bahwa bangsa ini adalah milik seluruh masyarakat sehingga keputusannya untuk bergabung dengan PDIP demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan gencar mengeluarkan kebijakan bansos bagi masyarakat.

Terbaru, dia mengeluarkan kebijakan BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan jumlah Rp600 ribu untuk tiga bulan pada Februari 2024.

Baca juga: Ahok Disebut Sebagai Sosok Berintegritas, Tak Mungkin Menggadaikan Integritas & Idealismenya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program ini menggantikan program BLT El Nino yang disalurkan pada akhir 2023 dan akan diberikan kepada 18,8 juta penerima untuk periode Januari-Maret 2024.

“3 bulan pertama nanti diberikan, nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” katanya dalam konferensi pers pada Senin (29/1/2024) lalu.

Selain BLT Mitigasi Risiko Pangan, Airlangga juga menyebut pemerintah turut menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Dia mengatakan program ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi.

Di sisi lain, program bansos semacam ini menimbulkan berbagai kecurigaan lantaran disalurkan menjelang Pemilu 2024.