androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Reynas Abdila

News, JAKARTA - Kalangan mahasiswa meminta pemerintah untuk tidak berpihak terhadap kepentingan politik tertentu di pemilu 2024.

Hal itu juga dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Mahfut Khanafi, dalam pernyataannya, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Dia melihat tahun politik 2024, sejumlah penyelewengan sengaja dibiarkan terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini.

"Ada konflik kepentingan yang terbukti menguntungkan segelintir pihak terpampang nyata dipertontonkan. Mekanisme check and balance yang seharunya menjadi fondasi utama sistem demokrasi Indonesia terancam limbung karena ambisi berkuasa yang tiada habisnya," kata Mahfut.

Mahfut mencatat setidaknya ada lima poin kondisi darurat hari ini yang menjadi alarm demokrasi sakaratul maut, antara lain anjloknya indeks demokrasi dan persepsi korupsi, yang didukung oleh pengesahan Undang-Undang KPK dan pelemahan sifat independensi lembaga anti-rasuah negara.

Lalu melenggangnya Undang-Undang Omnibus Law untuk melegitimasi para investor dan minim partisipasi publik

Mahfut juga menilai marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharunya berdiri tegak atas nama independensi tercoreng oleh ambisi dinasti.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur tidak berdampak serius bagi pertumbuhan ekonomi. 

“Terbukti ekonomi kita hanya bertumbuh 4,94 persen di kuartal III 2023. Dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi kita tak bergerak dari pertumbuhan 5 persen,” ungkap Mahfut.

Pihaknya juga menyoroti bantuan sosial yang digelontorkan hingga mencapai Rp500 triliub dan menjadi yang terbesar dalam sejarah, gaji pejabat negara dinaikkan, sementara rakyat harus mengais-ngais sisa beras mereka dilumbung dapur.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi pun meminta agar pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024. 

“Presiden selaiknya menjadi contoh pemimpin dan negarawan yang menjunjung tinggi etika politik dan ketaatan hukum tanpa harus berpihak pada kepentingan politik tertentu,” ucap Mahfut.

Dia juga menuntut seluruh jajaran Menteri yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun tim sukses partai politik/calon presiden (capres) untuk mengundurkan diri demi menjunjung kondusifitas dan netralitas penyelengara negara.

Selain itu lembaga yudikatif diharapkan untuk berlaku adil dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran pemilu 2024 secara berimbang demi pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Mahfut pun menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga integritas dan indepedensi agar pemilu berjalan dengan damai, kondusif, aman, dan bermartabat.