androidvodic.com

Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha 

News, JAKARTA - Manager Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Satrio Manggala, ikut merespon film dokumenter Dirty Vote yang baru saja viral di sosial media.

Film dokumenter itu telah dipublikasikan di YouTube berisi potensi kecurangan di Pemilu 2024.

Baca juga: Respons JK soal Film Dirty Vote: Masih Ringan Dibanding Kenyataan

Menurut Satrio film tersebut dapat membantu masyarakat menentukan pilihan di Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Kami sungguh mengapresiasi film itu membuka kembali mata kita bersama secara nyata. Satu data kebenaran," kata Satrio kepada News di kantor Walhi Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Cak Imin Yakin 3 Dosen di Film Dirty Vote adalah Orang yang Berintegritas dan Independen

Ia juga menegaskan bahwa semua data yang disebutkan pada film dokumenter tersebut adalah fakta. 

"Terlepas interpretasi apapun dari pihak politisi, itu fakta yang tidak terbantahkan," tegasnya.

Walaupun ada penambahan opini, menurutnya latar belakang tiga orang Ahli Hukum Tata Negara itu bisa dibenarkan.

"Sehingga kita berterima kasih kepada ketiganya yang masih mau memberikan gambaran kebenaran melalui film Dirty vote kemarin. Itu membantu kita menentukan pilihan di 14 Februari ke depan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil baru saja merilis film dokumenter Dirty Vote. Sutradara Dandhy Laksono mengungkap alasan  film ini dirilis dimasa tenang pemilu.

Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan  pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.

Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. 

Diharapkan di tiga hari krusial menuju hari H pencoblosan, film ini memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/2).