androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Benny Rhamdani menilai, langkah kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membahas program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet di Istana Negara sangat aneh.

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurut Benny, harusnya program makan siang gratis Prabowo-Gibran tersebut tak dibahas Pemerintahan Jokowi.

"Kalau secara ideal siapa yang berjanji dan berhutang adalah mereka yang membayar," ujarnya.

Dia menegaskan, hal tersebut bagian dari etika kenegaraan dalam penyelanggaraan sebuah negara.

Baca juga: PDIP Kritik Pembahasan Program Makan Siang Gratis Prabowo dalam Rapat Kabinet Jokowi

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara," ucap Benny.

"Kalaupun pada saatnya siapapun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," tuturnya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menganggap, langkah kabinet Jokowi tersebut tidak tepat.

Hasto menegaskan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 belum selesai, masih dalam tahap rekapitulasi suara.

Baca juga: Kata Muhadjir Effendy, Budi Gunadi, Bahlil, AHY, dan Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis

"Ya kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan Pemilu Presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," tegasnya.

Dia menyebut, langkah Pemerintahan Jokowi tersebut akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap Pemilu Presiden belum selesai," ujar Hasto.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD ini curiga ada yang membangun skenario seolah-olah Pemilu sudah selesai.

"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," ungkap Hasto.

Karenanya, Hasto menekankan pentingnya penyelanggara negara mengedepankan etika dalam menjalankan pemerintahan.

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," ucapnya.

Adapun para menteri di Kabinet Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024).

Sidang ini dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.