androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Igman Ibrahim

News, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menanggapi aksi Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan calon presiden (capres) jagoannya, Ganjar Pranowo, atas dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arteria pun menyatakan, partainya tidak masalah dengan pelaporan yang diadukan IPW tersebut. Dia pun tidak khawatir pelaporan tersebut dan menganggap upaya itu sebagai politisasi.

"Silakan saja," kata Arteria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Arteria mengaku pihaknya terbiasa menghadapi masalah yang dialami Ganjar. Dia pun menantang IPW membuktikan tuduhannya tersebut.

"Kita terbiasa kok ngadepin yang kaya gini, silakan saja kalau memang bisa dibuktikan," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo. 

Laporan itu sebelumnya diadukan oleh Indonesia Police Watch (IPW). 

"Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Pamer Akan Dilantik Sebagai Presiden, Prabowo Mulai Cari Pembantunya, Sri Mulyani Tak Lagi Menkeu

Ali mengatakan, KPK bakal menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," katanya.

Sementara, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan, yaitu berupa cashback.

"Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP," kata Sugeng kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi, istilahnya ada cashback," imbuhnya.

Baca juga: Partai Politik Pendukung 01 dan 03 di DPR Tak Kompak Soal Hak Angket, KIPP: Sudah Terprediksi