androidvodic.com

News, DEPOK -- Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok, Tugino memastikan bahwa tidak ada permintaan sumbangan yang dilakukan komite sekolah ke ortu siswa di sekolahnya sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta untuk pembangunan toilet sekolah.

Sebab kata dia untuk pembangunan atau penambahan toilet sekolah, pihaknya sedang mengajukannya ke Pemkot Depok.

Tugino mengakui bahwa pihak komite sekolah memang meminta sumbangan atau partisipasi ke ortu siswa melalui komite sekolah dalam rapat yang dîhadiri seluruh ortu siswa pekan lalu.

Namun sumbangan itu bukan untuk pembangunan toilet sekolah, tetapi untuk kegiatan ekskul sekolah yang besaran dananya kurang dan tidak tercover oleh dana BOS.

"Dan besaran atau jumlahnya tidak ditentukan berapanya, serta tidak ditentukan kapan waktu pemberian sumbangannya. Namanya sumbangan sukarela, jadÌ semampunya ortu siswa. Tidak membayar pun akan tetap kami muliakan," kata Tugino, Minggu (23/10/2016).

Tugino menduga bahwa ortu siswa yang merasa dimintai sumbangan Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta, kurang memahami dan tidak mengerti dengan jelas saat rapat digelar, pekan lalu.

"Jadi saya pastikan tidak ada permintaan sumbangan sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1 juta, apalagi untuk pembangunan toilet. Permintaan sumbangan besarannya sukarela, atau semampunya," kata Tugino.

Menurut Tugino, besaran dana BOS yang diterima pihaknya sebesar Rp 1,4 Miliar per tahun. Besaran dana itu kurang sekitar Rp 1 miliar jika sekolah mengadakan kegiatan ekskul yang jumlahnya ada 24 ekskul.

"Ini yang oleh komite sekolah dicari jalan keluarnya tapi tidak dengan bentuk pungutan tetap melainkan sumbangan sukarela. Jika tidak memberi sumbangan pun tidak apa-apa dan ortu siswa tetap kami muliakan," kata Tugino.

Ia mengatakan dari 1200 siswa di sekolahnya sebanyak 200 siswa adalah dari keluarga tak mampu yang benar-benar tidak memberikan sumbangan apapun ke komite.

Sebelumnya sejumlah orang tua siswa SMA Negeri 6 Depok, mengeluhkan pungutan sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta kepada mereka, yang disebutkan untuk membantu pihak sekolah membangun toilet baru di sekolah mereka.

Menurut para orang tua siswa dan wali murid, awalnya pungutan itu disebutkan sebagai sumbangan sukarela dalam rapat yang dihadiri pihak sekolah dan komite sekolah.

Namun, akhirnya pihak komite dan pihak sekolah menetapkan besaran sumbangan antara Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta per siswa dan bisa dicicil selama setahun.

"Sumbangan sukarela untuk bangun WC, tapi kok besarannya ditentukan. Besaran itu yang menentukan juga pihak sekolah," kata B, salah seorang ortus siswa yang enggan identitasnya diketahui, Minggu (23/10/2016).

B menjelaskan sekitar sebulan lalu saat tahun ajaran baru 2016/2017 baru saja dimulai, para ortu siswa dan walimurid diminta rapat bersama komite sekolah yang diketahui pihak sekolah.

"Di sana, kami diberikan surat selembaran yang berisi permintaan sumbangan sukarela, untuk pembangunan wc di sekolah. Surat itu tidak ada kop surat dan lainnya dan sudah ditentukan besaran yang katanya sumbangan antara Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta," kata B.

Menurut B, banyak ortu siswa yang sebenarnya keberatan dengan hal ini dan mempertanyakan apakah soal toilet sekolah ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah.

Apalagi, katanya di surat pemberitahuan soal sumbangan itu, di bagian akhir disebutkan bahwa pernyataan sumbangan ini dibuat sejelas-jelasnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

"Kok harus ada kata-kata itu. Padahal kami jelas-jelas dipaksa setuju dan harus menyetujui sumbangan yang katanya sukarela tapi besaran ditentukan," katanya. (Budi Sam Law Malau)