androidvodic.com

News, JAKARTA  – Menindaklanjuti seruan Gubernur DKI Jakarta No. 6 Tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) kemasan tabung 3 kg oleh para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan provinsi DKI Jakarta,  Pertamina MOR III kembali mennggelar kegiatan sosialisasi.

Kali ini yang disambangi adalah PNS dan warga mampu di lingkungan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).

Puluhan PNS dan warga termasuk pengusaha UKM dikumpulkan aula kantor Camat Kebayoran Baru. Acara sosialisasi ini menjadi menarik karena selain dihadiri Senior Sales Executive LPG Regional III, I Made Wira, juga dihadiri Wali Kota Tri Kurniadi.

"Inti sosialisasi ini adalah; para pegawai negeri, gaji kalian sudah tinggi, sudah nggak boleh lagi pakai elpiji 3 kg. Elpiji bersubsidi ini hanya untuk warga miskin dengan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan. Pegawai negeri harus bersyukur punya penghasilan bagus. Elpiji bersubsidi ini untuk mereka yang tak mampu," ungkap Tri Kurniadi.

Dia menambahkan, PNS harus menjadi contoh buat masyarakat mampu mempelopori penggunaan elpiji nonsubsidi.  "Elpiji nonsubsidi tabung 5 kg ini kemasannya lebih bagus. Mari kita mulai dari diri sendiri. Elpiji bersubsidi itu biarlah buat saudara kita yang tak mampu," kata dia.

Pri mengaku belum menyiapkan sanksi khusus untuk PNS yang ketahuan membandel.

"Sementara ini kita belum siapkan bentuk sanksinya. PNS itu gampang kok untuk jatuhkan sanksi. PNS DKI kan pintar pintar mereka malu lah pakai elpiji bersubsidi," ujarnya.

Sumarti, Ketua RT 6 RW 4 Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan, yang hadir di sosialisasi ini mengatakan, sebelumnya dirinya sudah diberi tahu tentang adanya himbauan Gubernur DKI agar tak lagi menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg karena dia dianggap keluarga mampu."

Sebulan biasanya beli 2 kali tabung 3 kg untuk diisi ulang," ujarnya.

Levi, warga Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, megaku setiap hari biasa menggunakan tabung 12 kg. Kadang diselingi tabung 5 kg, dan bahkan kompor minyak tanah.

"Biasanya kita beli seadanya saja, elpiji kemasan tabung ukuran berapa yang tersedia di warung, itu yang kita beli. Kalau nanti tak boleh lagi pakai tabung elpiji bersubsidi, ya nggak masalah karena selama ini kita juga sudah pakai tabung yang nonsubsidi," ujar pegawai swasta ini. 

Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 menyebutkan, yang berhak menjadi penerima elpiji 3 kg adalah rumah tangga dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 1,5 juta per bulan dengan SKTM dari kelurahan.

Serta, usaha mikro dengan kekayaan paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.

Senior Sales Executive LPG Regional III, I Made Wira di kesempatan ini juga melakukan sosialisasi cara menggunakan elpiji secara aman untuk memasak sehari-hari.

"Elpiji pada dasarnya tidak berbau tapi sengaja ditambahkan zat Mercaptan untuk memudahkan mendeteksi terjadinya kebocoran gas," ungkapnya. Penggunaannya harus di ruangan dengan ventilasi cukup. Selang, regulator dan kompor gas juga harus dalam keadaan baik.

Acara sosialisasi ini digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Pertamina (Persero) beserta Hiswana Migas ke sejumlah kecamatan di DKI Jakarta.

Di kegiatan sosialisasi ini tim Pertamina memberikan beberapa program promosi khusus, seperti potongan harga sampai dengan program trade-in tabung LPG 3 kg dengan Bright Gas kemasan 5,5 kg.

“Kami sangat berterimakasih atas perhatian dan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran. Kami berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik, sehingga distribusi untuk produk bersubsidi menjadi tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku,” kata Yudi Nugraha, Area Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat.

Sebelumnya, program sosialisasi ini telah digelar di 11 kecamatan di wilayah DKI Jakarta dari total 42 kecamatan yang menjadi sasaran sosialisasi.