androidvodic.com

News, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sedang memasuki musim penghujan, yang puncaknya diprediksi pada bulan Januari dan Februari 2022.

Curah hujan yang tinggi saat ini yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah baru pembuka, dan belum benar-benar pada puncak musim penghujan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan DKI Jakarta yang biasanya terjadi di bulan Januari, Februari dan Maret.

Untuk menyikapi kejadian tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah khususnya di Jakarta Barat yang daerahnya kerap mengalami kebanjiran jika hujan melanda.

Salah satu lokasi percontohan terletak di Jalan Penyelesaian Tomang 3, Gang Kutilang Blok 101 RT 01/10 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Untuk wilayah tersebut, Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth mengatakan, permasalahan di wilayah tersebut banjir yang sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak ada solusinya.

Ia pun harus melakukan investigasi turun ke lapangan, dan ternyata di wilayah tersebut saluran air kecil dan tidak proporsional, serta mampet karena banyaknya sampah yang menyumbat tali air.

Baca juga: Ketinggian Banjir Rob Capai 40-60 Cm, Warga Degayu Pekalongan Dievakuasi

"Jadi hasil reses saya kemarin, banyak aduan masyarakat soal saluran air tidak tersentuh oleh Pemkot maupun Pemprov DKI Jakarta. Saluran air merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi warga di permukiman padat penduduk, karena berfungsi sebagai wadah penampungan, pembuangan air yang sudah di pergunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat juga berfungsi mengantarkan air hujan yang turun menuju ke tempat yang lebih rendah."

"Jadi bayangkan kalau saluran air ini mampet dan tidak berfungsi dengan baik, permasalahan untuk penanggulangan banjir akan menemukan jalan buntu, permasalahan saluran air di permukiman padat penduduk ini saya perhatikan, jarang sekali mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov DKI, padahal ini bisa menjadi salah satu kunci untuk menanggulangi banjir yang melanda DKI Jakarta," kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (20/11/2021).

Menurut Kent, banyak permohonan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dan juga laporan Cepat Respon Masyarakat atau Citizen Relation Management (CRM), tidak pernah terakomodir dengan baik oleh Pemkot maupun Pemprov DKI Jakarta.

"Kemudian banyak sekali saluran air di perkampungan maupun di perumahan padat penduduk tidak tersentuh oleh Pemkot maupun Pemprov DKI Jakarta. Lalu hasil permohonan Musrenbang serta CRM itu juga tidak terakomodir dengan baik," kata Kent.

Dan yang paling terparah, kata Kent, hasil temuannya, banyak warga di permukiman padat penduduk maupun di perumahan elite membangun pekarangannya atau pagar rumah di atas saluran air, menutup saluran air dengan coran beton yang luput dari pengawasan Pemprov DKI, hingga membuat kesulitan petugas untuk melakukan pembersihan atau melakukan pengerukan lumpur.

"Di lapangan banyak juga warga yang membangun pagarnya atau pekarangannya itu sampai menutup saluran air, untuk dijadikan parkiran mobil atau halaman rumah, ini yang menjadi kendala atau permasalahan besar di lapangan jika kita ingin melakukan perbaikan atau pembersihan saluran."

"Memangnya boleh ya kalau saluran air di tutup atau dimatikan fungsinya seperti itu? Jika saluran air tidak berfungsi dengan baik dan banyak beralih fungsi menjadi hunian, sehingga sampah yang ada sulit dibersihkan atau saluran air di matikan fungsinya dengan cara di cor beton."

"Akibatnya bila hujan, air tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga meluap ke jalan dan ke rumah-rumah warga. Problem-problem seperti itu seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.