androidvodic.com

 News, JAKARTA- DPR melalui Komisi VIII -salah satunya membidangi masalah pelayanan haji- berperan krusial, membuat agar ongkos naik haji (ONH) lebih terjangkau. Termasuk, mengontrol penggunaan dana haji agar dapat dikelola dengan benar dan efisien.

Melalui Komisi VIII kemudian diputuskan dana haji diawasi. Mantan Ketua Komisi VIII Saleh P Daulay menceritakan saat komisi yang dipimpinnya melakukan rapat maraton dengan pihak Kemenag dalam memutuskan ONH musim haji tahun lalu, tahun 2016.

Komisi VIII ngotot agar ONH diturunkan. Sebagai Ketua Komisi, Saleh saat itu sengaja memfasilitasi semua anggota Komisi berdebat alot dengan Kemenag tentang pengelolaan ONH dan dana haji.

"Rapat pun molor hingga jelang jam 4 pagi. Ketika semua peserta rapat sudah kelelahan, seluruh pimpinan Komisi 8 lainnya memakai ilmu pokoke. Pokoke ONH harus turun!," cerita Saleh dalam sebuah diskusi terbatas,Selasa (1/8/2017) malam.

Singkat cerita, Kemenag akhirnya menyerah. ONH turun dari 2.717 dollar Amerika Serikat, tahun 2015 menjadi 2.585 dollar untuk musim haji 2016. Turun menjadi 132 dollar AS.

Penurunan itu dimungkinkan antara lain dengan menggunakan akumulasi imbal hasil dari penempatan investasi dana haji.

Dengan maksud,menutup subsidi silang atau lebih dikenal dengan indirect costs.
Dijelskan, di tahun 2016, subsidi tersebut sebesar Rp 3,7 triliun. Jika dibagi jumlah jamaah haji reguler tahun 2016 sebanyak 168800, setiap jamaah mendapat subsidi indirect costs sebesar Rp 21,9 juta.

"Mengapa perlu subsidi tersebut? Ini karena, menurunkan biaya haji memang tidak mudah, khususnya pada komponan biaya tiket pesawat Indonesia-Arab Saudi pulang pergi. Ini adalah komponen biaya terbesar dan paling tidak efisien," ungkap Saleh.

"Kenapa? Karena pada saat keberangkatan jamaah haji, pesawat hanya terisi untuk rute Indonesia-Arab Saudi. Untuk rute sebaliknya, pesawat kosong. Saat kepulangan jamaah, pesawat juga kosong. Di sisi lain Garuda harus menyewa pesawat khusus haji, agar penerbangan regulernya tidak terganggu," lanjut Saleh.

Menurut Saleh yang sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR ini, yang lebih mudah diturunkan adalah biaya pemondokan dan katering. Ia mencontohkan, ditahun 2016 biaya katering turun 6 riyal per orang untuk satu hari. Dalam satu hari katering disediakan dua kali.

"Jika dikali 40 hari di tanah suci, dengan jumlah jamaah 168800, penurunan ini menghemat Rp 136 miliar (kurs Rp 3540/Riyal)," ungkapnya.

Selain menyisir komponen ONH, Saleh menyarankan, perbaikan bisa dilakukan melalui peningkatan imbal hasil dari penempatan dana haji.

Dalam diskusi tersebut hadir pula Politisi Partai Golkar M Misbakhun dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo. Keduanya kemudian mempertanyakan memgapa imbal hasil rata-rata tersebut rendah sekali.

Hanya sekitar 4,5% setelah dihitung berdasarkan data dalam laporan audit BPK. Padahal dana tersebut ditempatkan pada SBSN, SUN dan bank-bank syariah.
Seharusnya bisa minimal 6%. Jika imbal hasilnya maksimal, negara bisa lebih mampu menurunkan ONH, atau membangun infrastruktur dan fasilitas bagi pelayanan haji.

Misbakhun kemudian mengusulkan agar dana haji dipakai untuk pembelian pesawat charter dan membangun 20 tower di dekat Masjidil Haram. Di luar musim haji, pesawat dan tower tersebut bisa dipakai jamaah umroh.

Agar pemerintah Saidi mendukung, Misbakhun mengusulkan adanya diplomasi pembelian minyak.
Sementara Dradjad mengingatkan, jika dana haji hendak dipakai untuk membiayai infrastuktur, maka BPKH harus menjual SBSN/SUN dan mencairkan deposito di bank syariah.

"Karena itu jumlahnya harus dikendalikan agar harga SBSN/SUN tidak jatuh, yang akhirnya merugikan Kemenkeu. Atau, agar bank syariah tidak mengalami kesulitan likuiditas," Dradjad menegaskan.