androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Rizal Bomantama

News, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Ahmad Basarah meminta masyarakat tak terlalu meributkan latar belakang suku, agama, dan ras calon pemimpin daerah.

Apalagi bila latar belakang calon pemimpin daerah itu diserang dengan kampanye hitam dengan tujuan menumbangkan elektabilitas yang bersangkutan.

Menurut Basarah masyarakat perlu mengesampingkan latar belakang calon pemimpin agar lebih jernih dalam memilih calon pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan secara baik.

Baca: Hasil Survei: Lima Partai Terancam Tak Dapat Penuhi Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilu 2019

Baca: OSO Ucapkan Alhamdulillah, Daryatmo Sebut Menuju Islah

“Negara Indonesia adalah berlandaskan hukum, di mana hukum dalam konteks Pilkada adalah UU Pilkada yang merupakan hukum negara yang harus kita patuhi," kata Basarah di Kantor Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Dikatakan dia, dalam UU Pilkada tidak diatur latar belakang suku, agama, dan ras calon pemimpin.

"Sehingga jangan dipersoalkan masalah latar belakang,” katanya.

Baca: Kisah Agen Wanita Korea Utara, Dilatih Selama 7 Tahun Hingga Jalankan Misi Ledakkan Pesawat Korsel

Baca: Presiden Duterte Di Hadapan Tentara Filipina: Tembak Saya Jika Jadi Diktator

Ia juga menyebut dalam UU Pilkada, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU ITE dilarang untuk menyerang pihak-pihak tertentu dengan isu SARA.

Karena menurutnya calon pemimpin, partai politik, simpatisan, dan relawan harus memberikan pendidikan politik yang baik tentang ke-Indonesia-an.

“Salah satu tugas partai politik adalah memberi pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat soal kebangsaan dan ke-Indonesia-an yang di atas primordialisme apa pun,” katanya.