androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Rina Ayu

News, JAKARTA - Mantan narapidana terorisme dan para korban pengeboman dipertemukan dalam kegiatan 'Satukan NKRI' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).

Ali Fauzi, adik dari terpidana Amrozi dan Ali Imron menjadi salah satu pesertanya di hadapan ratusan peserta lain dan sejumlah menteri, Ali menyuarakan pikirannya.

Ia menyatakan keinginan pribadinya agar dapat menempuh pendidikan.

"Pak Nasir (Menristek) saya dulu dianggap sampah yang masyarakat tak berguna tapi kemudian bisa move on, ekonomi tak mampu bantu saya (ingin sekolah)," ujar Ali dihadapan menteri.

Ali pun meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanafi Dhakiri, agar diberikan pelatihan untuk para mantan narapidana dalam Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan yang dia pimpin.

Menurut Ali, mantan napi teroris tak butuh uang tunai, mereka membutuhkan keterampilan dan kemampuan agar bisa kembali ke masyarakat.

Baca: Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Tangani Kasus Anies Baswedan

"Kami tak ingin setiap hari mendapatkan ikan berilah kami kail dan jala kami bisa ambil ikan itu sendiri," kata dia.

Hal sama pun diutarakan Syaiful Amir yang berasal dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

Ia dan teman eks napi lainnya meminta beasiswa kepada Menristek Dikti M Nasir agar diberikan kesempatan menempuh jalur perkuliahan

"Temen-temen kami banyak yang ingin kuliah apakah berpeluang untuk diberi beasiswa atau tidak," ujarnya.

Menjawab permintaan ini, Menristek Dikti M Nasir mengatakan akan memenuhi permintaan beasiswa itu.

Namun, Kementeristek Dikti hanya akan memberikan kepada anak-anak mereka untuk 8 semester selama masa kuliah, beasiswa itu pula juga akan diberikan kepada korban.

"Putra putri yang sedang atau akan kuliah nanti akan diberi. Dari pelaku atau korban berapa dan perguruan mana sampaikan ke saya akan saya berikan beasiswa," ujar Syaiful.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempertemukan 124 napiter dengan 51 korban aksi teror, pada pertemuan itu pula dihadiri oleh Menteri Polhukam Wiranto, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Ketenagakerjaan Hanif, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, dan Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafi'i.