Pegiat Antikorupsi: Masih Ada 2 Pilihan Bagi Presiden Jokowi Untuk Gugurkan UU MD3 - News
Laporan Wartawan News, Srihandriatmo Malau
News, JAKARTA - Ada dua pilihan yang bisa diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggugurkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang resmi diberi nomor dan tercatat dalam lembaran negara, Kamis (15/3/2018).
Pertama, imbuh dia, Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.
Kedua, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan Perppu sebagai respon atas mundurnya demokrasi.
Baca: Takmir Masjid Perlu Berperan Aktif Saring Informasi di Masjid
"Strategi menerbitkan Perppu ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat masyarakat menolak pilkada tidak langsung melalui DPRD," ujar pegiat antikorupsi dari YAPPIKA-ActionAid, Hendrik Rosdinar kepada News, Kamis (15/3/2018).
Seharusnya, lanjut dia, Presiden Jokowi tidak boleh kalah dari SBY dalam menentukan sikap.
Baca: Lebih 205 Ribu Orang Dukung Petisi Tolak UU MD3
Usep Hasan Sadikin dari Perludem menambahkan masyarakat sipil dulu pernah membuat petisi change.org/dukungpilkadalangsung yang ditandatangani 118 ribu orang.
Jika dibandingkan, dukungan publik untuk tolak UU MD3 ini hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan saat pilkada langsung dulu.
Lebih dari 205 ribu orang mendukung petisi tolak UU MD3 dalam change.org/tolakuumd3.
Petisi nasional ini merupakan terbesar dan tercepat didukung masyarakat.
Baca: Alasan Golkar Belum Umumkan Calon Wakil Presiden Untuk Pendamping Jokowi
Gerakan ini dinisiasi Koalisi mayarakat sipil tolak UU MD3 yang terdiri dari lembaga seperti Yappika-Action Aid, Kode Inisiatif, Kopel Indonesia, PSHK, Perludem, ICW, dan Indonesia Budget Center.
Terkini Lainnya
UU MD3
Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.
BERITA TERKINI
berita POPULER
Jaksa Agung Sebut 48 Jaksa Diberi Sanksi Disiplin Selama 2024, 24 Orang dapat Hukuman Berat
Lowongan Kerja Bank Mandiri untuk Lulusan S1, Pendaftaran Ditutup 31 Juli 2024
Dedi Mulyadi Ikut Disomasi Iptu Rudiana, Dianggap Sebarkan Berita Hoaks soal Pengakuan Dede
Bicara Pentingnya RUU Polri Disahkan, PP Himmah Nilai Iklim Keamanan Kondusif Faktor Negara Maju
Saat Harvey Moeis dan Helena Lim Bikin Kantor Jaksa Bak Showroom Mobil Mewah dan Galeri Tas Bermerek