androidvodic.com

News, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, angkat bicara soal desakan penggantian Kepala Korps (Kakor) Brimob pasca kerusuhan di Rutan Mako Brimob.

Menurutnya, kerusuhan napi teroris (napiter) di Rutan Brimob tak cuma menjadi tanggungjawab Kakor Brimob.

Pasalnya pemberantasan perkara terorisme tak hanya melibatkan Polri semata.

“Pak Rizal Ramli jangan melihat persoalan kerusuhan di Rutan Brimob hanya dari sepotong sudut pandang saja. Seharusnya melihat apa yang terjadi di dalamnya dan apa yang ada di sana secara utuh,” kata Sahroni saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/5/2018).

"Persoalan terorisme harus dihadapi bersama bukan hanya tanggungjawab Kakor Brimob," katanya.

Sahroni mengingatkan peristiwa kerusuhan di Rutan Brimob evaluasi telah diingatkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Salah satu yang menjadi penekanan adalah pengamanan ekstra untuk napiter.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan, pemerintah dan DPR juga telah sepakat mengebut rampungnya RUU Antiterorisme untuk menangkal dan memberantas pergerakan teroris di Indonesia.

Lebih lanjut Sahroni menuturkan meski berada di dalam Mako Brimob, namun pengamanan tetap berada di ranah Bareskrim.

"Tanggungjawab di Rutan Brimob itu bukan pada Kakor Brimob. Saya tegaskan kembali bahwa persoalan terorisme bukan hanya melibatkan Polri, tapi semua unsur baik TNI hingga elemen pemerintah dan masyarakat," katanya.

Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sikap Kepala Korps (Kakor) Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi yang tak mengundurkan diri pasca kerusuhan di Mako Brimob.

Rizal menilai Kepala Korps Brimob harus mengundurkan diri sebagai rasa tanggungjawab.

"Aneh ya kejadian sebesar itu di Mako Brimob, Kepala Brimobnya tidak mengundurkan diri," kata Rizal, di kawasan Jakarta Selatan.

Rizal membandingkan sikap Kakor Brimob yang seharusnya mengikuti langkah pejabat di luar negeri yang menggundurkan diri saat terjadi persoalan.

Terkait hal ini Sahroni menekankan pemberantasan terorisme di Indonesia justru dinilai bagus oleh dunia internasional.

"Jangan lantas membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan luar negeri. Penting diingat Indonesia termasuk diakui dalam pemberantasan terorisme," katanya.