androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Gita Irawan

News, JAKARTA - Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yuyun Harmono meminta pemerintah membuka seterang-terangnya informasi kepada masyarakat terkait proyek Belt and Road Initiative (BRI).

Menurutnya, sejumlah informasi yang perlu dicermati antara lain tekait skema Business to Business (B to B) yang ditawarkan melalui pemerintah Indonesia antara lain keterlibatan BUMN di dalamnya, lembaga penjamin investasi proyek tersebut, persetujuan masyarakat di tingkat bawah yang mungkin terkena dampak proyek tersebut, dan perbandingan negara yang tidak terjerat utang dalam proyek tersebut karena skema B to B.

Hal itu disampaikan Yuyun usai konferesi pers WALHI di Ruang Media Center WALHI Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan pada Senin (29/4/2019).

"Dalam skema B to B harus jelas konsepnya seperti apa. Apakah nanti ada pihak BUMN uang terlibat di dalamnya, apakah nanti akan ada lembaga penjamin investasi itu yang dimiliki pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina di dalamnya. Itu harus ditunjukan dulu. Jangan kemudian bilang kita akan ambil B to B tapi juga tidak jelas konsepnya seperti apa. Perlu dibuka ke publik," kata Yuyun.

Ia juga meminta pemerintah menunjukan konsekuensi apa yang akan diterima oleh baik pemerintah dan masyarakat jika skema yang diambil adalah B to B.

"Kalau itu swasta murni, konsekuensinya seperti apa. Kalau ada keterlibatan pihak BUMN dan juga penjamin investasi itu dari pihak Indonesia seperti apa. Jadi tidak serta merta B to B itu bagus," kata Yuyun.

Yuyun juga mengatakan, pemerintah juga perlu menunjukan bukti bahwa masyarakat khususnya proyek BRI di koridor 3+1 yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali juga telah dimintai persetujuan atas proyek tersebut.

"Sejauh mana masyarakat dimintai persetujuannya terkait proyek itu. Apakah sudah dilakukan itu, ketika kita menawarkan ke Cina. Apakah pemerintah daerah dari semua level di bawah dan semua masyarakat sudah dikonsultasikan sebelum proyek ini ditawarkan," kata Yuyun.

Yuyun juga meminta pemerintah memberikan gambaran keberhasilan negara lain yang tidak terjerat utang dalam skema tersebut khususnya negara yang menggunakan skema B to B dalam proyek BRI tersebut.

"Pemerintah juga harus membuka contoh negara yang menggunakan skema B to B, kalau mereka bilang B to B itu adalah konsep yang paling bagus, kira-kira bagusnya di mana, dan seperti apa," kata Yuyun.