androidvodic.com

News, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi terkait dengan proposal dari Kementerian Pertahanan yang sudah masuk ke Kementerian Keuangan terkait dengan bea cukai impor alutsista.

Mengingat saat ini Kementerian Pertahanan tengah menggalakkan pengembangan industri alutsista dalam negeri, Trenggono mengatakan saat ini belum ada pembicaraan mengenai pembatasan impor alutsista.

Meski begitu, ia menegaskan ke depannya pembangunan alutsista dalam negeri harus ditingkatkan.

"Belum ada pembicaraan mengenai pembatasan impor alutsista. Intinya ke depan, pembangunan alutsista dalam negeri harus ditingkatkan. Intinya itu," kata Trenggono di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (17/12/2019).

Baca: Prabowo dan Mahfud MD Bahas Kontrak Lama Alutsista

Terkait dengan isi proposal terkait pembebasan bea cukai impor alutsista tersebut, Trenggono mengatakan satu di antaranya adalah pembelian alutsista dengan transfer of technology.

"Itu untuk yang kira-kira bisa melakukan transfer of technology," kata Trenggono.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, proposal kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan guna modernisasi alutsista.

"Sudah ada (proposalnya), (pekan) kemarin Pak Menhan ketemu Ibu. Pak Menhan mau kaji kembali pada 2020, sehingga nanti meyakini alutsista 2020 ke depan jauh lebih mantap lagi," ujarnya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Sementara itu, Askolani mengungkapkan, Kementerian Keuangan akan menghitung terkait pembebasan bea impor pengadaan senjata.

"Kemudian, untuk alutsista lain lagi, nanti kita lihat spesifikasi fiskal kita. Tentunya yang diminta oleh Menkeu itu proposal alutsista yang lebih baik dan soĺid," katanya.

Adapun pembaharuan alutsista dinilainya telah menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga pemerintah mendukung penuh langkah Prabowo.

"Belanja Kementerian Pertahanan pada 2020 kedepan akan terus naik. Bisa terus naik setelah rencana alutsista ini lebih matang, sehingga ada kepastian dukungan dari pemerintah," pungkasnya.

Baca: Menhan Prabowo: Sedang Saya Perjuangkan Peningkatan Anggaran Untuk Alutsista

Sebelumnya, pada 5 November 2019 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.