androidvodic.com

News, JAKARTA - Masuknya kapal-kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau membuat hubungan Indonesia dengan China panas dingin.

Panas dinginnya hubungan tersebut dikhawatirkan akan dapat mengganggu iklim investasi Chine ke Indonesia.

Baca: Resolusi Parlemen Irak soal Tewasnya Qasem Soleimani: Usir Pasukan Amerika Serikat

Namun, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, Indonesia tidak perlu takut hubungan maupun investasi dengan China terganggu.

"Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia," ungkap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Menurutnya, ada negara yang memiliki sengketa wilayah dengan negara tetapi tidak mengganggu hubungan maupun iklim investasi

"Contoh Jepang dengan China, Vietnam dengan China. Lalu Indonesia dengan Malaysia soal perbatasan. Masih banyak lagi," tuturnya.

Menurut Hikmahanto, pemerintah China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju terkait batas wilayah di Natuna.

Hikmahanto menuturkan, hal serupa pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

Baca: Soal Klaim Laut Natuna, China Disebut Sedang Menguji Reaksi Pejabat Baru di Era Jokowi - Maruf Amin

"Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara," kata Hikmahanto.

"Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut," ujar dia. (Devina Halim)