androidvodic.com

Anggota Komisi IX DPR Minta Program Kartu Pra Kerja Dijalankan Transparan dan Tepat Sasaran - News

Laporan Wartawan News, Seno Tri Sulistiyono

News, JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah untuk menjalankan program Kartu Pra Kerja secara transparan dan tepat sasaran.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufida meyakini program tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi sektor ketenagakerjaan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 jika dijalankan secara tepat sasaran.

"Kami mengingatkan pemerintah, jangan sampai niat baik membantu pekerja yang terdampak pademi Covid-19, menjadi program kepentingan segolongan masyarakat saja," ujar Kurniasih kepada Tribun, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Baca: Begini Prosedur yang Harus Dipenuhi untuk Gelar Pernikahan dan Khitanan Selama PSBB di Jakarta

"Kartu Pra Kerja harus bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang memang sangat berkah menerima. Jangan sampai ada KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam penentuan penerima kartu nanti, harus transparan dan tepat sasaran," sambung Kurniasih.

Berdasarkan informasi Kementerian Ketenagakerjaan, kartu pra kerja menyasar pekerja sektor formal korban PHK, pekerja harian di sektor informal, korban PHK, dan kesulitan usaha.

Kemudian, pelaku UMK dan koperasi yang mengalami kesulitasn usaha.

Baca: Update Kasus Corona di Jakarta: 1.810 Orang Positif Covid-19, Terbanyak di Kelurahan Pegadungan

Adapun pemegang kartu pra kerja, nantinya mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 dengan rincian Rp 1 juta untuk pelatihan online, Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan Rp 50 ribu per survei selama tiga kali.

Menurutnya, jika dilihat rincian tersebut, maka peserta mendapatkan insentif Rp 600 ribu per bulan dan nilai tersebut pastinya tidak sama dengan jumlah yang selama ini didapatkan setiap bulan dalam kondisi normal.

"Namun, ditengah situasi pandemi ini. Nilai Rp 600 ribu pasti akan sangat berarti untuk kebutuhan hidup sehari-hari," ucap politikus PKS itu.

Besok, pemerintah resmi meluncurkan kartu Pra Kerja dan pada tahun ini dibuka kesempatan bagi 5,6 juta orang untuk menjadi peserta.

Para peserta nantinya bisa mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni (upskilling), dan keterampilan baru (reskilling).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat