androidvodic.com

Senator Kirim Nota Protes kepada DPR dan Pemerintah Atas Pengesahan UU Minerba - News

Laporan Wartawan News, Chaerul Umam

News, JAKARTA - DPR RI telah mengesahkan RUU Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi undang-undang. Namun pengesahan RUU itu menyisakan persoalan.

Selain masifnya penolakan masyarakat sipil, para senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga melakukan protes keras.

Sebab, sejumlah aspirasi dan masukan DPD tidak diakomodir dalam UU Minerba yang disahkan pada rapat paripurna 12 Mei lalu.

Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN (News/HERUDIN)

"Kami sepakat meminta pimpinan DPD mengirim nota keberatan dan nota protes kepada DPR dan pemerintah atas pengesahan UU Minerba," kata Wakil Ketua Komite II DPD, Hasan Basri, Jumat (22/5/2020).

Keputusan untuk melayangkan nota protes itu sudah disepakati dalam pertemuan pimpinan Komite II DPD dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD lain.

Pertemuan digelar di kediaman Ketua Komite II Yorrys Raweyai Rabu (20/5/2020) malam dan dihadiri Ketua III DPD Sultan Baktiar Najamudin.

Baca: Mensos Curhat Jokowi Hampir Tiap Hari Telepon, Minta Bantuan Sosial Tunai Dibagikan Sebelum Lebaran

Juga hadir senator Abdullah Puteh, Bustami Zainuddin, Jimly Asshiddiqie, Silviana Murni dan Ali Ridho.

Hasan menegaskan protes tersebut beralasan karena sejak awal SPD memang ikut terlibat dalam pembahasan RUU Minerba.

Meskipun sifatnya hanya memberikan masukan dan saran kepada panitia kerja (panja) di Komisi VII DPR.

"Tapi masukan kami diabaikan begitu saja," kata Hasan.

Sebuah pamflet yang berisi kecaman terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral yang dibawa oleh pengunjuk rasa di halaman kantor DPRD Mimika, Senin (6/1/2014). Sekitar 1500 perwakilan dari 31000 pekerja di areal pt freeport indonesia menggelar unjuk rasa meminta dprd mimika mengeluarkan rekomendasi penundaan pelaksanaan UU Minerba.
Sebuah pamflet yang berisi kecaman terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral yang dibawa oleh pengunjuk rasa di halaman kantor DPRD Mimika, Senin (6/1/2014). Sekitar 1500 perwakilan dari 31000 pekerja di areal pt freeport indonesia menggelar unjuk rasa meminta dprd mimika mengeluarkan rekomendasi penundaan pelaksanaan UU Minerba. (Kompas Tv/Alfian Kartono)

Menurutnya, ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU Minerba.

Pertama secara formil, ada tahapan yang salah yang dilakukan DPR berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Bahwa DPD berhak terlibat dalam pembahasan regulasi yang bersinggungan langsung dengan daerah.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat