androidvodic.com

Laporan wartawan News, Rina Ayu

News, JAWA BARAT -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan  Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan segala hal terkait vaksinasi Covid-19.

Termasuk simulasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di sejumlah tempat.

Ia mengatakan, simulasi diperlukan untuk memastikan vaksinasi berjalan akurat dan lancar.

Hal itu disampaikan Terawan saat mendamping Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kab.Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Bersama Menteri Terawan, Wapres Maruf Amin Cek Kesiapan Vaksinasi Covid-19 di Cikarang

"Kami menyiapkan semua termasuk simulasinya, kita harus lakukan simulasi, baik simulasi pada alur apa yang mau kita kerjakan, sehingga kita tau kekurangannya apa saja, karena itulah pada siang ini, simulasi kita lakukan di berbagai tempat, dan salah satunya di Puskesmas Bekasi ini dan Bapak Wapres melihat dan memantau jalannya simulasi," terang Terawan.

"Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi cara kita supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar" sambungnya.

Melalui simulasi vaksinasi ini, Wapres Ma'ruf menyaksikan langsung proses pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Cikarang yang nanti juga akan diaplikasikan pada puskesmas lain.

 Proses vaksinasi sendiri dimulai dari pendaftaran dan pemanggilan peserta secara online, lalu screening (pemeriksaan) kesehatan dasar untuk memastikan peserta dapat divaksin, kemudian penyuntikan vaksin, dan diakhiri observasi selama 30 menit setelah vaksinasi.

 Apabila setelah observasi, peserta dinyatakan aman, maka peserta diizinkan pulang. Namun, apabila terdapat masalah maka peserta akan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor.

Presiden Jokowi mengatakan, proses awal vaksinasi akan dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021, setelah teruji aman dan efektif dari BPOM serta mendapatkan fatwa MUI.