Kemensos Fasilitasi Perekaman Data 1.600 PPKS, Risma: Agar Bisa Diberikan Bantuan - News
Laporan wartawan News, Fahdi Fahlevi
News, JAKARTA - Kementerian Sosial memfasilitasi perekaman data kependudukan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pencatatan data kependudukan ini dilakukan agar para PPKS bisa terakses oleh bantuan sosial pemerintah.
"Dengan demikian kita bisa akses bantuan untuk mereka keluar dari kemiskinan," ujar Risma di gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jln Salemba Raya, Rabu (13/1/2021).
Total sebanyak 1.600 orang PPKS akan dibantu dengan memberikan akses untuk bisa keluar dari kemiskinan.
Kemensos bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri.
"Per harinya kami akan proses diproses data kependudukan 100 orang PPKS," kata Risma.
Baca juga: Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu, LOGIN dtks.kemensos.go.id & Simak Cara Mencairkannya
Risma menyatakan, program Kemensos ini tidak lepas dari amanat konstitusi.
Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
“Sesuai amanat konstitusi, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa ‘Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’. Masalahnya kalau tidak memiliki data kependudukan, tidak bisa diberikan bantuan," pungkas Risma.
Terkini Lainnya
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pencatatan data kependudukan ini dilakukan agar para PPKS bisa terakses oleh bantuan sosial pemerintah
Jokowi Ingatkan Polri Jaga Netralitas di Pilkada 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
5 Kasus Mutilasi 2024, Terbaru di Garut, 2 Kasus Dilakukan Suami kepada Istri
Praperadilan Pegi: Kuasa Hukum Ungkap 3 Kejanggalan Krusial, Tantang Polda Jabar Bawa 2 Alat Bukti
KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Bansos Presiden, Berubah dari Rp 125 M Jadi Rp 250 Miliar
Gunakan Teknologi Ini untuk Pantau Hutan dan Karhutla, Indonesia Diapresiasi di Forum Internasional
Achmad Baidowi Tegaskan Muktamar PPP Tetap Digelar sesuai Jadwal pada 2025