androidvodic.com

News, JAKARTA - Pemerintah memutuskan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 9 sampai 22 Februari 2021.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Pemberlakuan PPKM skala mikro mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Satu di antaranya adalah soal jam operasi mal dan jumlah pekerja yang WFH (Work From Home).

"Pemerintah menyebut  PPKM Jawa-Bali tidak efektif menurunkan kasus Covid-19, padahal dalam aturan itu mal dibatasi hanya boleh sampai pukul 19.00 dan jumlah WFO 25 persen," kata Netty melalui keterangannya, Selasa (9/2/2021).

"Tapi, kenapa justru dalam PPKM skala mikro ini restoran dan mall boleh sampai pukul 21.00 dan jumlah WFO justru naik menjadi 50 persen. Namanya bukan pengetatan, tapi pelonggaran. Ketidaksinkronan  semacam ini hanya menambah keriuhan komunikasi," lanjutnya.

Baca juga: PPKM Mikro Berlaku Mulai Hari Ini, Menko Airlangga Sebut Mal Buka Hingga Pukul 21.00 Wib

Netty meminta pemerintah agar tidak asal-asalan dalam membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang membuat  masyarakat bingung, tapi kasus Covid-19 terus menanjak.

Menurutnya, terlalu banyak istilah yang berganti-ganti bisa membuat rakyat bingung.

Apalagi kebijakan tersebut nyatanya tidak efektif dalam menurunkan jumlah kasus.

Masyarakat bisa menjadi tidak peduli lagi dengan kebijakan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah.

“Apa target dari PPKM skala mikro ini? Apa indikator keberhasilan PPKM? Bukankah para epidemiolog selalu mengingatkan bahwa kebijakan penanganan itu harus mampu mencegah penyebaran, menurunkan morbiditas, dan menekan mortalitas yang disebabkan Covid-19," ujarnya.

"Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, kebijakan itu harus terukur bukan berdasarkan asumsi semata," imbuhnya.

Baca juga: Menko PMK: Petugas RT/RW Bakal Menjadi Informan Dalam PPKM Mikro

Daripada PPKM skala mikro, Netty lebih menyarankan untuk dilakukan karantina total guna memutus mata rantai penyebaran dan memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap bertahan.

"Saat ini jumlah fasyankes di beberapa daerah telah penuh, antrian pasien yang harus dirawat juga makin panjang. Dengan karantina wilayah  dan  pembatasan mobilitas total diharapkan dapat menjadi efek kejut yang  efektif menahan laju kurva Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah agar memastikan RT maupun kelurahan yang diisolasi mendapatkan penanganan yang cepat serta terpenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya.

“Posko-posko yang dibangun harus sigap. Jangan hanya sekadar menjaga dan mengawasi tapi juga cepat memastikan terpenuhinya kebutuhan warga masyarakat yang wilayahnya  diisolasi. Ini kewajiban negara yang tidak bisa dihindari jika ingin menjamin keselamatan rakyatnya,” pungkas Netty.