androidvodic.com

News, JAKARTA - Sejumlah pemimpin dunia mulai bersuara dan memberikan tekanan ke pemerintah China terkait masalah kawasan Indo-Pasifik, Hong Kong, Taiwan, hingga dugaan penindasan muslim Uighur di Xinjiang.

Seperti yang dilakukan Joe Biden dalam percakapan pertamanya dengan Presiden China Xin Jinping, usai dirinya dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat.

Hal itu juga yang mendorong anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf, meminta pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam percaturan politik internasional termasuk dalam persoalan muslim Uighur di China.

Baca juga: China Boikot Siaran BBC News Gara-gara Laporan Soal Muslim Uighur dan Covid-19

Menurutnya, pemerintah harus bermain seusai perintah UUD 1945, baik di forum legislator dunia seperti Organisasi Parlemen Dunia (IPO), atau PBB.

"Indonesia mendapat perintah dari UUD 1945, pembukaan UUD kita sangat jelas kemerdekaan terhadap semua bangsa," kata Al Muzzammil, Rabu (17/2/2021).

Muzammil menilai mukadimah UUD 1945 menjadi legal standing bagi pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam kancah dunia internasional.

Semua pemerintah dan negara didunia harus menjunjung tinggi hak azazi manusia (HAM) sehingga sangat wajar kritik global akan tertuju kepada negara yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM didalam negerinya.

"Pemerintah kita harus aktif berperan dalam setiap permasalahan HAM khususnya di Uighur. Kalo pemerintah China terbukti tidak mengindahkan permasalahan ini, saya kira perlu diberi sangsi," tutur wakil rakyat di parlemen ini.

Dia menambahkan apa yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur sangat tidak patut ditunjukkan di panggung internasional. 

Seperti diketahui, Presiden AS Joe Biden memberikan tekanan ke Presiden China Xi Jinping, dalam percakapan telepon pertama mereka.

Dalam pernyataan Gedung Putih, Biden memulai obrolan dengan memberi ucapan selamat dan harapan di Tahun Baru Imlek kepada Xi Jinping.

Setelah itu, Biden mencecar pemimpin tertinggi China Xi jinping terkait kawasan Indo-Pasifik, Hong Kong, hingga tuduhan penindasan Uighur di Xinjiang.

Sementara itu, Perancis melalui Menteri Luar Negerinya  Jean-Yves le Drian, menyatakan tindakan terhadap muslim Uighur tersebut sebagai hal yang "tidak dapat diterima" dan pihaknya dengan tegas mengutuk China.