androidvodic.com

News, JAKARTA - Pertemuan Mendikbud Nadiem Makarim dengan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung di tengah beredarnya desas-desus akan adanya reshuffle kabinet hingga saat ini masih menyisakan teki-teki.

Meskipun sejatinya pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat tersebut telah terungkap, yaitu membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Itu yang terungkap di publik. Lantas apa yang belum terungkap? Apakah hasil pertemuan tersebut menghasilkan dukungan pada Nadiem agar luput dari reshuffle? Inilah yang masih membuat publik penasaran.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif IPI Karyoni Wibowo menilai, jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir dalam pertemuan itu nampaknya mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP. 

Yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto. 

Baca juga: BPIP: Kaum Muda Harus Merawat Nalar Demokrasi Dengan Nilai-nilai Pancasila

Dalam pertemuan itu, kemungkinan  Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa. 

"Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Dimana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," kata Karyono dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).

Dengan demikian, menurut Karyono, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. 

Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. 

"Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional," ucap Karyono.

Sehingga, jika 'kontrak politik' itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. 

Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem. 

"PDIP tentu tidak mau 'cek kosong' dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," jelas Karyono.