androidvodic.com

Laporan wartawan News, Willy Widianto

News, JAKARTA - Partai Demokrat meminta Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto tidak mengurusi partai lain.

Sebelumnya, Hasto mengungkit adanya gugatan terkait suara kemenangan Pemilu 2004 dan 2009 yang penuh manipulasi.

Hasto mengaku saat itu menjadi saksi dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Kata Hasto, manipulasi data itu berupa politisasi bantuan sosial (bansos) ala mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Hal itu membuat SBY mendapatkan julukan 'Bapak Bansos Indonesia'.

"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu Pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," ujarWakil Sekjen Partai Demokrat, Irwan Fecho dalam pernyataannya, Sabtu(29/5/2021).

Baca juga: Saling Serang Pernyataan PDIP-Demokrat, Julukan SBY Bapak Bansos hingga Sinyal Tutup Pintu Koalisi

Diketahui sebelulmnya nama Hasto Kristianto disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia.

Dalam persidangan, pengacara PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini.

Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto.

Baca juga: Perang Urat Syaraf PDIP-Demokrat, Kamhar: Tak ada Kawan dan Lawan yang Abadi Kecuali Kepentingan

"Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian. Sebagai Sekjen, mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDIP ini," ujar Irwan.

Baca juga: PDIP dan Demokrat Memanas Lagi, Perang Pernyataan

Irwan pun menceritakan masa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Masa sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil," ujar Irwan.

Dalam kesempatan terpisah, penyidik KPK Harun al-Rasyid mengakui Harun Masiku masih ada di Indonesia tapi dirinya tidak bisa melaporkan karena sedang dibebastugaskan setelah dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).