androidvodic.com

News - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti menterinya soal komunikasi publik di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, saat ini masyarakat khawatir karena kasus Covid-19 yang terus meningkat dan angka kematian akibat Covid-19 juga tinggi.

Oleh karena itu, Jokowi minta jajarannya untuk tetap menimbulkan optimisme dan ketenangan dalam melakukan komunikasi publik.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka, dikutip dari tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Sambut Baik UICI, Sebagai Perguruan Tinggi Inovatif

"Terus terang saja masyarakat ini khawatir mengenai covid yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian yang juga berkaitan dengan yang urusan makan, urusan perut. Ini hati-hati."

"Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini," kata Jokowi.

Lanjutnya, ia mengingatkan agar jangan sampai masyarakat kecewa akibat kesalahan pejabat pemerintahan dalam berkomunikasi maupun dalam menjalankan kebijakan.

"Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," jelasnya.

Baca juga: Cara Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat Dinilai Lebih Tenangkan Masyarakat

Menanggapi hal itu, Guru Besar Komunikasi Politik UPI Bandung Karim Suryadi menilai pernyataan Jokowi ini sebagai bentuk evaluasi yang jujur.

"Evaluasi yang jujur dan langkah antisipasi agar tidak menambah fristasi kebingung atau apapun karena meningkatnya kasus (Covid-19)," ucap Karim, dikutip dari siaran langsung Acara Rosi Kompas TV, Kamis (22/7/2021).

Karim menyebut, sikap Jokowi mewanti-wanti kepada menterinya terkait komunikasi bukan kali pertamanya terjadi.

Dikatakannya, Presiden sempat bersikap serupa saat momen UU Cipta Kerja, yang sempat menuai penolakan dari masyarakat.

"Ini bukan pertama kali. Misalnya, masalah UU Cipta Kerja."

"Kata Presiden, akibat komunikasi publik yang buruk, maka munculah berbagai penolakan dan unjuk rasa yang tidak berdasar."