androidvodic.com

News, JAKARTA - Pendaftar program kartu prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha.

Namun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, kepala desa/perangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR, dan DPRD.

"Program kartu prakerja gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia. Pemerintah terus melanjutkan program kartu prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis(19/8).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Kartu Prakerja Secara Offline agar Tingkat Kemiskinan Menurun

Adapun beberapa skema program kartu prakerja semester II tahun 2021 yakni di antaranya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta.  Kemudian, dana insentif pascapelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan serta dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

"Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang)," kata Airlangga. 

Kemudian, penerima kartu prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

Sementara untuk menjamin dan melindungi dari penipuan yang mengatasnamakan program kartu prakerja, Airlangga memberi arahan kepada manajemen pelaksana dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama.

"Melakukan pendampingan keamanan sistem, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik," ujarnya.

Pemerintah kata Airlangga juga sedang mempersiapkan program kartu prakerja yang dapat diikuti secara luring (luar jaringan).

Airlangga Hartarto mengatakan, lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan program.

"Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM, tapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat," ujarnya.

Baca juga: Menko Airlangga: Demi Pemerataan, Setiap KK Cuma Boleh Dua Orang Ikut Program Kartu Prakerja

Pemerintah meyakini bahwa program kartu prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar.

"Hal ini melihat dari besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar," kata Airlangga.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, manajemen pelaksana program kartu prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin Indonesia, Apindo, dan BP2MI dalam memberikan pendampingan.

"Pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI purna untuk mendaftar program kartu prakerja secara online," pungkasnya.

Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang.

Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. Jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 0,36 persen atau naik 1,12 juta orang.(Tribun Network/van/wly)