androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fransiskus Adhiyuda

News, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai target Partai Buruh untuk menang 10 Pilkada dan 20 kursi parlemen di DPR terlalu tinggi.

Menurut Ujang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saja hanya bisa memperoleh 13 kursi di parlemen pada Pemilu 2019 lalu. Namun, target memang harus tinggi, walaupun tidak lah mudah untuk meraihnya.

"Dapat 20 kursi di DPR dan menang di 10 Pilkada akan berat diraih oleh Partai Buruh. Namun jika mereka bersatu dan kerja keras, hal yang tak mungkin bisa diraih," kata Ujang saat dihubungi News, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Bawaslu Siap Laksanakan Tugas Kapanpun Jadwal Pemilu 2024 Digelar

Ujang menyebut bahwa kuncinya ada pada persatuan diinternal dan kerja keras diinternal partai.

Apalagi yang paling penting bagaimana Partai Buruh bisa lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 2024.

"Target yang tinggi  namun jika tak bisa ikut Pemilu itu akan menjadi sia-sia," jelas Ujang.

Sebelumnya, Partai Buruh kini mempersiapkan partainya untuk ikut dalam Pemilu 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menargetkan dapat lolos parliamentary threshold.

"(Juga) Menempatkan kader-kader buruh petani jadi bupati dan wali kota," ujar Said Iqbal dalam rekaman suara yang diterima, Sabtu (9/10/2021).

Iqbal menambahkan bila lolos dalam verifikasi KPU maka Partai Buruh dapat meraih 15-20 kursi di DPR serta menang di 5-10 kabupaten dan kota dalam pemilihan kepala daerah.

"Ini sedang kami petakan insyaallah, yang gubernur belum kami targetkan," tambahnya.

Iqbal mengatakan pihaknya tengah melakukan persiapan untuk ikut mendaftar sebagai partai peserta pemilu.

"Kami masih punya 10 bulan, menuju 10 bulan Partai Buruh menyiapkan segala administrasi," tuturnya.

Ia mengatakan kini anggota Partai Buruh menyebar 1.000 bahkan di kota industri ada 200 ribu, di Jabodetabek ada sekitar 100 ribu.

"Alhamdulillah dari 1 bulan sebelum kongres sampai saat ini kesiapan kami sebagai berikut, kepengurusan di provinsi sudah 100 persen, dari Aceh hingga Papua sudah ada kepengurusan, di kabupaten kota sekarang sudah ada 609 kabupaten kota dari total 514 kabupaten kota, atau sudah 80 persen rata-rata dari total jumlah kabupaten kota. Walaupun ada tiga provinsi yang memang belum terpenuhi 75 persen, tapi sudah 71, 72 persen. Rata-rata sudah 80 persen," tandasnya.