Beredar Surat Perintah Penyelidikan Muktamar NU ke-34, Ketua KPK Pastikan Hoaks: Tolong Dilacak - News
News - Beredar surat perintah penyelidikan Muktamar NU ke-34 yang diduga dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat itu, ada perintah untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi kegiatan Muktamar NU.
Terkait hal itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.
Ia mengungkapkan surat yang beredar itu tak sesuai tata naskah dinas yang berlaku di KPK.
"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu."
![Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menegaskan pihaknya tak pernah menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai justice collaborator yang kini telah bebas.](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/plt-juru-bicara-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-ali-fikri.jpg)
Baca juga: Peserta Muktamar ke-34 NU Mulai Berdatangan di Bandara Radin Inten II Lampung
Baca juga: Ketua GP Ansor Harap Muktamar ke-34 NU Jadi Momentum untuk Berbenah Diri
"Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021), dilansir Tribunnews.
Hal senada juga disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Firlu menegaskan dirinya tak pernah menandatangani surat tersebut.
Karena itu, Firli meminta Deputi Penindakan KPK, Karyoto, untuk melacak dan mengungkap surat itu lantaran termasuk perbuatan pidana.
"Saya tidak pernah tanda tangani dokumen tersebut," tegas Firli melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021), dikutip dari Kompas.com.
"Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," tambahnya.
![Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan keterangan terkait penahanan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021). KPK resmi menahan Abdul Wahid terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2021-2022. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/bupati-hsu-abdul-wahid-ditahan-kpk_20211118_195024.jpg)
Diketahui, surat perintah penyelidikan palsu yang mengatasnamakan KPK beredar luas.
Dalam surat itu tertulis perintah penyelidikan Muktamar NU ke-34 terkait dugaan korupsi kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, masih tertulis dalam sprinlindik, KPK mengimbau PWNU/PCNU atau masyarakat yang menerima yang dari Kementerian Agama terkait Muktamar NU ke-34, agar mengembalikan uang itu dan melapor ke nomor 0811959575 dan 08558575575.
Baca juga: Kompak, Pengurus hingga Kiai Sepuh dari Jatim Dipastikan Hadiri Muktamar NU ke-34 di Lampung
Baca juga: Jelang Muktamar NU, Mantan Bendahara PBNU Ungkap Dukungan Untuk Gus Yahya
Terkini Lainnya
Muktamar NU
Ketua KPK, Firli Bahuri, memastikan surat perintah penyelidikan Muktamar NU ke-34 yang beredar adalah hoaks.
BERITA TERKINI
berita POPULER
Sidang PK Saka Tatal, Ini 8 Bukti Baru yang Dimiliki: Tak Ditemukan Luka Tusuk di Jasad Eky
Sosok Wapres ke-9 RI Hamzah Haz di Mata Ganjar, Gus Fahrur, hingga Cholil Nafis
MA Perintahkan Aset Rafael Alun Dikembalikan, JPU KPK: Hakim Tak Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi
Video Penasihat Polri Nilai Pengakuan Dede 'Mlempem' Tak Ancam Nasib Iptu Rudiana: Bukan Bela Polisi
Ditemani Gibran, Jokowi Melayat ke Rumah Duka Mantan Wapres Hamzah Haz