androidvodic.com

News, JAKARTA - Satgas Pangan Polri membongkar dugaan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp30 miliar di wilayah Tangerang, Banten pada Selasa (31/1/2022).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap setelah adanya keluhan dari para petani.

Banyak yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Secara singkat saya sampaikan bahwa kasus ini dapat diungkap adanya keluhan dari para petani. Para petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi atau kelangkaan pupuk bersubsidi. atas dasar keluhan tersebut diakomodir oleh Satgas pangan untuk melakukan penyelidikan  dan penyidikan," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Dalam kasus ini, Ramadhan menjelaskan para pelaku diduga melakukan pemalsuan data penerima pupuk bersubsidi. Lalu, pupuk itu dijual kepada pihak lain yang dianggap tidak berhak.

Baca juga: Langgar Aturan Pupuk Bersubsidi, Kios Pupuk di Nganjuk Diberhentikan

"Para pelaku memanfaatkan dengan modus memalsukan data, data data para penerima penerima pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian setelah pupuk didapat maka oleh para pelaku dijual kepada yang bukan berhak dengan harga di atas rata-rata. Akibat perbuatannya tersebut negara dirugikan kurang lebih Rp30 miliar," jelas Ramadhan.

Sementara itu, Kasatgas Pangan Polri, Irjen Helmy Santika menyampaikan pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya berinisial AEF dan MD.

Dijelaskan Helmy, keduanya diduga mencatut nama petani yang mendapat jatah pupuk bersubsidi dengan berbekal Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK).

"Tersangka ini melakukan tindak pidana telah memalsukan keterangan kepada yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun sejak 2020 petani yang sudah meninggal, sudah tidak bertani lagi, tetap dicantumkan namanya sehingga mendapatkan pupuk subsidi," jelas dia.

Lebih lanjut, Helmy menyampaikan bahwa kedua tersangka kemudian mencatut nama petani. Dalam aksinya itu, keduanya diduga mendapatkan keuntungan.

"Rentang harganya cukup besar, kalau pupuk bersubsidi harganya Rp2.800 kalau pupuk tidak bersubsidi harganya Rp12.000 nah ini yang dipermainkan oleh mereka," pungkas Helmy.

Dalam kasus ini, Satgas Pangan menyita 400 karung pupuk urea bersubsidi dengan berat total 20 ton, 200 karung pupuk phonska bersubsidi dengan berat total 10 ton, 30 karung organik bersubsidi berat total 1,5 ton, dan uang penjualan pupuk bersubsidi Rp8 juta.

Dalam kasus ini, tersangka dipersangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Jo Pasal 1 sub 3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selain itu, Pasal 263 ayat 1, 2 KUHP dan Pasal 2, 3, 5 ayat 1, 12 B ayat 1 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Di mana, mereka terancam hukuman pidana enam tahun.