Wacana Penundaan Pemilu, Staf Mensesneg: Jangan Seret-seret Pemerintah - News
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Sejumlah Ketua Umum Parpol menyuarakan penundaan Pemilu. Bahkan mereka sedang menampung aspirasi penundaan Pemilu tersebut untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Staf khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu menahu soal rencana tersebut.
"Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Faldo, Senin, (28/2/2022).
Saat ini menurutnya, pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari Covid-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan.
Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.
" Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tuturnya.
Baca juga: Pengamat Nilai PDIP dan Gerindra Bakal Konsisten Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
Faldo mengatakan Presiden sedang total mengawal transformasi besar, pembangunan ibu kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset.
Pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
" Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkasnya.
Terkini Lainnya
Pemilu 2024
Staf khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu menahu soal rencana tersebut.
Kolaborasi Kelembagaan Penting untuk Proses Hilirisasi, Sains dan Teknologi Kunci Utama
Pemilu 2024
BERITA REKOMENDASI
Gagal Masuk Senayan, Majelis PPP Desak Muktamar Digelar di 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kejaksaan Agung Targetkan Penyidikan Perkara Timah 9 Tersangka Rampung di Bulan Juli
Ibu Diduga Palsukan Tanda Tangan Anak, Kuasa Hukum Terdakwa Harap Berakhir Damai
Sekjen PDIP Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Harun Masiku 4 Juli Mendatang
Hari Bhayangkara ke-78, Gus Miftah: Polri Perbaiki Citra Pasca Kasus Sambo dan Teddy Minahasa
Gelar Pertemuan Bilateral, RI-Norwegia Dorong Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengurangan Deforestasi