androidvodic.com

News, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mempertanyakan alasan Arab Saudi melarang warganya ke Indonesia. 

Pasalnya, apabila larangan tersebut didasari kasus Covid-19, banyak negara lain yang tidak masuk dalam daftar larangan, tetapi kasus Covid-19 lebih buruk. 

“Pertanyaan kami tentunya apa yang mendasari list tersebut. Kalau list tersebut adalah terkait Covid-19, saya kira banyak sekali negara yang tidak masuk di dalam list 16 itu yang kondisi Covid-19-nya jauh lebih buruk dari kita,” kata Retno selepas rapat bersama Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Bacaan Surat An-Nahl Ayat 1-30 dengan Tulisan Arab, Latin, dan Artinya

Retno telah menerima informasi mengenai pelarangan tersebut beberapa waktu lalu.

Tak lama setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Selain itu, Retno menugaskan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi agar berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mempertanyakan hal serupa.

“Dan saya melakukan komunikasi juga dengan Menlu Saudi Arabia dan mereka berjanji akan melihat (meninjau),” kata dia.

Di samping itu, Retno menyampaikan bahwa Menlu Arab Saudi direncanakan mengunjungi Indonesia.

Momen kunjungan tersebut pun akan dimanfaatkan Indonesia untuk membahas pelarangan yang dikeluarkan Arab Saudi.

Kalau pun Menlu Arab Saudi akhirnya batal berkunjung, Indonesia masih memiliki kesempatan lain, yakni pada saat penyelenggaraan pertemuan para Menlu di G20 awal Juli 2022.

“Di mana Menlu Saudi Arabia juga akan hadir. Jadi saya akan gunakan kesempatan untuk membahas mengenai isu itu,” kata dia.

Baca juga: Uni Emirat Arab Laporkan 3 Kasus Monkeypox Lagi

Adapun warga negara Arab Saudi dilarang bepergian ke 16 negara karena kasus Covod-19 di negara-negara tersebut.

Hal ini dikonfirmasi Direktorat Jenderal Paspor (Jawazat), Sabtu (21/5/2022), dilansir Saudi Gazette.

Daftar negara tersebut antara lain Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Vietnam, Armenia, Belarusia, dan Venezuela.