androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Igman Ibrahim

News, JAKARTA - Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memecat para menterinya yang bermasalah.

Khususnya menteri yang bermasalah dalam soal kinerja maupun formalitas.

Koordinator Aksi Insan Enggala menyampaikan bahwa kinerja menteri-menteri Jokowi di sektor ekonomi terbukti telah gagal.

Terutama dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng dan rantai pasokannya.

"Tidak hanya itu, di tengah kinerja yang seperti ini, ada juga diduga telah melakukan perbuatan amoral terhadap istri orang lain dan berujung pada teror, ancaman serta pemukulan atau premanisme. Sudah sepatutnya Presiden Jokowi untuk segera memecat pembantunya yang bermasalah itu," kata Insan kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Insan juga menyatakan bahwa Presiden tak boleh luput dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca juga: Reshuffle Kabinet: Deretan Sosok Ini Muncul di Istana, Hadi Tjahjanto, Sofyan Djalil hingga M Lutfi

Sebab di dalamnya diduga kuat ada menteri dari kabinet yang memiliki kuasa besar dalam mengatur puluhan triliun rupiah dana pungutan sawit.

"Dengan dalih subsidi biodiesel, ratusan triliun duit BPDPKS justru diguyur ke perusahaan produsen kelapa sawit. Namun faktanya program biodiesel hanya isapan jempol semata. Di sisi lain, Presiden justru dikhianati oleh bawahannya dengan membiarkan harga minyak goreng jadi mahal dan menyulitkan rakyat dengan bersekongkol dengan perusahaan produsen kelapa sawit," jelas Insan.

Sementara itu, lanjut Insan, petani sawit rakyat tetap sengsara dan harus mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan peremajaan kebun sawit mereka.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Menguat, Mendag Muhammad Lutfi Mendadak Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

"Petani sawit rakyat hanya ditetesi duit Rp 7,6 triliun sementara pendapatan BPDPKS mencapai ratusan triliun lebih. Ini harus dibongkar hingga pada level Ketua Komite Pengarah BPDPKS," ujar Insan.

Lebih lanjut, Insan juga meminta agar Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa para pejabat bahkan selevel menteri yang diduga menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Oleh karena itu kami mendesak agar Kejagung tidak berdiam diri dengan segera memanggil dan memeriksa Airlangga sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS," tandasnya.