androidvodic.com

News, JAKARTA - Berikut perkembangan berita Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang kampanyekan sang anak saat sosialisasi harga minyak goreng.

Banyak pihak yang menyayangkan tindakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berkampanye untuk anaknya, Futri Zulya Savitri, saat sosialisasi harga minyak goreng.

Video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng (migor) gratis dan meminta anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih saat pemilu menjadi viral dan kontroversi.

Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan teguran kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait acara PANsar murah di Lampung pada Sabtu (9/7/2022) lalu.

"Ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi 14 ribu atau di bawah 14 ribu. Paling penting itu, tugas dari saya itu," ujar Jokowi di Pasar Sukamandi, Subang Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Kejadian ini pun mendapat respons dari Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.

Herry Mendrofa menilai bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memang sepatutnya ditegur oleh Jokowi.

"Saya kira Presiden Jokowi tegur Zulkifli Hasan itu sudah benar ya, selaku pimpinan tegur pembantunya memang tepat hanya saja apa Jokowi berani tegas atau beri sanksi ini kan jadi problem," ucap Herry Mendrofa kepada News, Selasa 12 Juli 2022.

Menurut Herry, Zulkifli Hasan sama halnya dengan Menteri lain yang sering bekerja sambil membranding diri di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: Penyebab Jokowi Tegur Mendag Zulhas Ingatkan Tugasnya hingga Minta Fokus Bekerja

"Itu branding untuk kepentingan marketing politik, bukan hanya Zulhas, ada beberapa Menteri Jokowi yang lakukan hal yang sama, mestinya Jokowi juga tegas tapi kita bisa saksikan pasti hanya ditegur begitu saja dan tak ada tindak lanjut," katanya.

Lebih lanjut Herry juga tak menampik bahwa masing-masing pribadi bebas berekspresi namun idealnya menghindari menggunakan jabatan politik sebagai momentum berkampanye.

"Harus tahu adab juga ini para politisi, para pejabat politik terutama para Menteri ini, di sisi lain tindakan mereka untuk mempublikasikan kinerja itu wajar tapi jangan dimanfaatkan lebih jauh lagi untuk kepentingan politik praktis apalagi kaitannya dengan keuntungan pribadi," tuturnya.

Baca juga: Zulhas Minta Dukungan untuk Anaknya saat Bagikan Minyakita, Jokowi: Mendag Harusnya Urus Migor

Lagipula Herry menyebutkan citra baik pejabat itu akan dinilai sendiri oleh masyarakat sehingga tak memerlukan kampanye jika memang mendapat penilaian positif.

"Publik itu paling tahu, ketika publik suka dan paham kinerja pejabat itu maka rasionalitas masyarakat terbentuk dari sini juga terkonversi menjadi elektabilitas, akseptabilitas serta popularitas," ujar Herry.