DPR Anggarkan Rp 955 Juta untuk Pengadaan Kalender, Dananya dari APBN - News
News, JAKARTA - Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali jadi sorotan.
Kali ini DPR berencana menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender.
Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.
Padahal beberapa waktu lalu DPR RI juga disoroti soal rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan sebesar Rp 43,5 miliar.
Setelah disorot publik, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memutuskan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden dan vitrase untuk rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan.
Baca juga: Sah, Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Senilai Rp 43,5 Miliar Dibatalkan
Tender Pengadaan Kalender
Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.
Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022.
Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.
Pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.
Lokasi pekerjaan dari tender ini adalah Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Kontrak dari tender ini berjenis lumsum.
Meski demikian, tidak dijelaskan untuk tahun kapan kalender ini dibuat.
Kemudian, juga tidak ada penjelasan mengenai jumlah kalender yang akan dicetak.
Terkini Lainnya
Padahal beberapa waktu lalu DPR RI juga disoroti soal rencana pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan sebesar Rp 43,5 miliar.
BERITA REKOMENDASI
DPR Batal Gelar Rapat Penetapan Pimpinan Pansus Haji Hari Ini
BERITA TERKINI
berita POPULER
Minta Pembahasan RUU Polri Ditunda, ICJR Sebut Kompolnas Harus Diperkuat Sebagai Pengawas
Iptu Rudiana Dituding Rekayasa Kasus Vina Cirebon, Kuasa Hukum Klaim Ayah Eky Tak Ikut Penyidikan
Tangis Dedi Mulyadi saat Dede Ngaku Siap Masuk Penjara Gantikan 7 Terpidana Kasus Vina
Kunjungi Karawang, Presiden KSPSI Tegaskan Konsisten Dorong Pemenuhan Hak-hak Buruh
Jenderal Maruli Simanjuntak: Kalau Lihat Ada Prajurit TNI AD Terlibat Bisnis Ilegal Laporkan ke Saya