androidvodic.com

Laporan Reporter News, Reza Deni

News, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan dari total 20,65 juta target penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi BBM, sebanyak 18,48 juta di antaranya telah siap disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"Sisanya sedang proses," ujar dia, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, Sabtu (3/9/2022)

Dia mengatakan perubahan informasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cepat tersebut membuat pihaknya bersama pihak terkait perlu melakukan pembersihan atau cleansing data.

"Misalkan kita umumkan hari ini. Jam ini satu jam, atau berapa menit kemudian, ada yang meninggal. Jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama," tambah dia.

Risma menjelaskan, pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali kepada setiap KPM, di mana penyalurannya dilakukan dalam dua tahap.

KPM pun akan menerima BLT sebesar Rp300.000 dalam dua tahap, dan tahap pertama mulai dilakukan pada September ini.

"Nanti pada awal Desember kita berikan yang kedua," pungkas Risma.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Kepala Daerah soal BLT Subsidi BBM bagi Para Ojol dan Nelayan

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun.

Hal tersebut usai harga BBM naik, di antaranya BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, hingga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

"Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Sabtu (3/9/2022).

Jokowi memastikan BLT BBM Subsidi mulai diberikan bulan ini selama 4 bulan. Itu artinya, warga kurang mampu akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu.

"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 Triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga telah menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun tersebut untuk para pekerja di bidang transportasi.