androidvodic.com

News, JAKARTA - Gelombang aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bermunculan. 

Beragam elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa dan lainnya terus melakukan demonstrasi di berbagai daerah.

Kekinian Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) juga ikut turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM.

Terkait hal tersebut Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai hal tersebut sah-sah saja dilakukan karena unjuk rasa merupakan hak semua orang dalam negara demokrasi.

Hanya saja lanjut Emrus aksi unjuk rasa saat ini lebih bernuansa politis ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang masih belum banyak mencapai taraf kesejahteraan.

"Lebih cenderung politis daripada non politis. Sederhana saja melihatnya, kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu? Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis," kata Emrus, dalam pernyataannya, Senin (12/9/2022).

Emrus menegaskan, kalau unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak direspons dengan unjuk rasa sebagai bentuk protes. Menurut Emrus, kenyataannya tidak demikian.

Dia mengatakan, di Jakarta masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor. 

"Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo? Maka saya bilang ini lebih politis," ujar Emrus.

Baca juga: Wagub Riza Minta PA 212 Hati-hati Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jangan Sampai Ditunggangi

Menurut Emrus, perwakilan demostran dan pemerintah bisa saja audiensi. Perwakilan demonstran menyampaikan aspirasi. Pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan. Tapi, kedua belah pihak harus tulus.

"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," kata Emrus.

Sedangkan Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja, terlepas dari afiliasi apa pun yang menyelenggarakan. Dengan catatan substansi yang diangkat masih relevan. 

"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," kata Reyhan.

Menurut Reyhan, pemerintah tentu perlu menjamin keamanan masyarakat baik pengunjuk rasa maupun masyarakat lain yang sedang beraktivitas. Dalam kapasitas tertentu, pemerintah juga bisa melakukan audiensi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keprihatinan atas kebijakan yang telah dibuat.(Willy Widianto)