androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

News, JAKARTA - Kenaikan harga BBM berdampak kepada masyarakat dari berbagai kalangan. DPR RI pun memastikan bahwa masyarakat kecil yang terdampak mendapat jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT).

Dikutip dari situs kemenkeu.go.id total BLT BBM yang telah disalurkan mencapai 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) per September dan Oktober 2022.

Total nilai dana BLT yang disalurkan mencapai Rp 6,2 triliun dengan masing-masing warga menerima Rp 300 ribu. Sedangkan untuk pencairan BLT pada November, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan dirinya.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan mendukung keputusan kenaikan BBM ini karena anggaran subsidi akan dialihkan dalam bentuk bantuan sosial berupa BLT. Dia memastikan agar BLT ini bisa efektif dan tepat sasaran.

"DPR RI mendukung pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran," kata Puan.

Puan juga memastikan bahwa DPR juga akan memperhatikan validitas dan akurasi data para penerima BLT ini.

Baca juga: BLT BBM Cair Lagi November, Cek Penerima di cekbansos.kemensos.go.id

Pengamat kebijakan publik Davis Roganda. Davis mengatakan bahwa subsidi BBM akan terus membuat APBN semakin membengkak. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat pilihan yang cukup berat di masa pandemi.

"Subsidi terus yang akan membengkakkan anggaran soal APBN jadi itu persoalan soal ekonomi Indonesia juga sudah cukup berat di masa pandemi kemarin. Jadi ini memang pilihan berat bagi pemerintah tapi akhirnya diputuskan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi negara," ujar Davis saat dihubungi.

Dia juga mengatakan, kenaikan harga BBM ini juga pasti berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat kecil. Khususnya berdampak kepada daya beli.

"Memang masalah kenaikan BBM ini tentu yang paling berdampak itu adalah ekonomi masyarakat kecil karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya beli," ujarnya.

Davis menjelaskan, BLT merupakan social safety net atau jaring pengaman sementara. BLT bisa dipakai untuk menyelamatkan mereka yang terdampak. BLT ini nantinya akan membantu memulihkan daya beli masyarakat.

Dia mengatakan, peran DPR bukan sekadar pembuat kebijakan. DPR, kata Davis juga memiliki fungsi pengawasan dalam penyaluran BLT dan hal ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya.

"DPR tidak hanya sebagai sebatas berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau tapi juga pengawasan dan juga kontrol terhadap anggaran yang sering terjadi adalah masalah pengawasan pengawasan anggaran bantuan BLT itu menjadi problem dari waktu ke waktu dari zamannya," ungkapnya.