Wapres Ma'ruf Amin: Pemekaran Wilayah Daerah Otonom Baru jadi Game Changer di Papua - News
News, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah menyiapkan quick wins atau program percepatan untuk Pembangunan di wilayah Papua.
Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, kata Ma'ruf Amin, terus diupayakan pemerintah.
“Kita ingin ada quick wins, pembangunan cepat menjadi kunci dalam rangka pembangunan di daerah," kata Ma'ruf Amin melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2022).
Dirinya meminta para perwakilan wilayah untuk membuat daftar program atau rencana prioritas dari setiap daerah masing-masing yang diserahkan kepada Sekretariat Badan Pengarah Papua.
Ma'ruf Amin mengatakan rencana prioritas tersebut disesuaikan dengan keinginan-keinginan daerah dan prioritas di daerah.
“Saya berharap dari masing-masing daerah supaya membuat rencana-rencana aksinya untuk disampaikan kepada BPP yang sekretariatnya sudah saya resmikan," ucap Ma'ruf Amin.
Menurut Ma'ruf Amin, pemekaran wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi satu di antara kunci terwujudnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua.
"Jadi, kunci untuk bisa memenangkan pelaksanaan pembangunan, suksesnya pembangunan karena pembagian daerah-daerah baru itu bisa terlayani dengan baik. Pemekaran ini sebagai game changer," pungkas Ma'ruf Amin.
![wapres kunker papua 23](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/wapres-kunker-papua-23.jpg)
Terkini Lainnya
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah menyiapkan quick wins atau program percepatan untuk Pembangunan di wilayah Papua.
Kebiasaan Pemilahan di Rumah Tangga Dinilai Menjadi Kunci Penanganan Sampah di Indonesia
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
KPK Bongkar Akal-akalan BPJS di Rumah Sakit: Ada 3.000 Tagihan Fiktif hingga Mark Up Operasi Katarak
Ridwan Kamil: Kelebihan Orang Indonesia Hobi Bikin Anak
Contoh Surat Undangan 17 Agustus Formal dan Informal untuk Rapat Persiapan hingga Malam Tirakatan
INFOGRAFIS 8 Bukti Baru di Sidang PK Saka Tatal dalam Kasus Vina
Potensi Zakat Rp 400 Triliun, Kemenag Minta Lembaga Zakat Tingkatkan Kualitas Pengelolaan