androidvodic.com

Laporan wartawan News, Willy Widianto

News, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meminta kepada seluruh jajarannya melaksanakan target-target Indonesia's Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 sampai di tingkat tapak.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dan ambisi yang terus meningkat dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam penanganan perubahan iklim terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Secara official Indonesia’s FOLU Net Sink diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4).

Peningkatan ambisi ini telah dicantumkan dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen setiap negara dalam persetujuan Paris dan telah dimasukkan pada UNFCCC pada tanggal 23  September 2022 juga merupakan dokumen transisi menuju Second NDC pada tahun 2024.

Di dalam Enhanced NDC terdapat peningkatan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 29 persen pada NDC menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen pada NDC menjadi 43,20 persen dengan bantuan negara lain.

Baca juga: KLHK-USAID Tingkatkan Kemitraan Perubahan Iklim Guna Mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia

Menteri Siti meminta kepada seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I agar dapat memberikan paparan dan sosialisasi secara terus menerus dan sistematis kepada semua pihak.

Selain sosialisasi ia juga meminta ada sebuah contoh konkret yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat.

"Showcase, center excellence, persemaian permanen, dan contoh-contoh kerja lapangan harus dibangun di seluruh wilayah regional," kata Menteri Siti melalui siaran pers yang diterima Tribun, Sabtu (24/12/2022).

Ia pun menjelaskan jika pada Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, rencana operasional secara spasial, penanggung jawab kegiatan/program, kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Rencana operasional tingkat nasional juga telah dilakukan pendetailan di tingkat Sub Nasional pada 12 (dua belas) Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada Tahun Anggaran (TA.) 2022 yang melibatkan Stakeholder di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan asistensi oleh Akademisi FOReTIKA dan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK).

Pada tahun anggaran 2023 direncanakan penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional tersebut akan dilakukan secara menyeluruh pada 22 Provinsi berikutnya di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

"Rencana kerja yang telah disusun pada 12 Provinsi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam pencapaian targetnya dengan kolaborasi seluruh stakeholder terutama berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran dan pasar," jelasnya.

Ia meminta kepada seluruh jajaran KLHK untuk dapat membangun program/kegiatan yang secara terukur dapat diimplementasikan di tingkat tapak pada 12 provinsi yang telah menyusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink tahun 2030.