androidvodic.com

Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku Secara Hukum Tata Negara - News

Laporan Wartawan News, Gita Irawan

News, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo tidak sesuai aturan yang berlaku secara hukum tata negara.

Menurutnya dasar konstitusional Perppu adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Dikatakan di situ, kata dia, Perppu bisa dikeluarkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa.

"Kegentingan memaksa apa yang kita alami sekarang? Nggak ada. Kalau dikatakan perang Ukraina dan dampak ekonominya, itu tidak bisa dikatakan sebagai 'kegentingan memaksa' yang bikin Pemerintah bisa mem-fait a compli DPR," kata Bivitri ketika dihubungi News pada Minggu (1/1/2023).

Perppu tersebut, kata dia, khusus dan dibatasi karena tidak demokratis.

Presiden, lanjut dia, mengeluarkan sendiri dan setelah DPR sidang lagi, baru DPR putuskan setuju atau tidak setuju.

Kalau pemerintah beritikad baik, menurutnya tunggu saja DPR bersidang lagi mengingat dua pekan lagi akan dibahas.

"Dan apakah selama dua minggu ini ada situasi genting yang bikin Indonesia bangkrut atau mati semua? Kan nggak ada. Tadi malam saja banyak pesta tahun baru kok, termasuk yang diadakan oleh Pemda-Pemda. Dan kondisi gentingnya juga dipaksakan sekali, terlihat dari Perppunya itu sendiri, yang tebalnya 1.117 halaman," kata dia.

"Apa ada yang percaya, ini baru dibuat kemarin dan 'harus banget' dikeluarkan sebagai perppu pada hari terakhir 2022? Di sini saja sudah kelihatan itikad buruknya dikeluarkan pakai Perppu," sambung dia.

Kedua, kata dia, penerbitan Perppu tersebut juga tidak sesuai dengan Putusan MK 91/2020 yang memutus UU Cipta kerja Inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut, kata dia, putusan uji formil.

Artinya, lanjut dia, yang dipersoalkan MK adalah prosesnya.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 2 Dampak Diberlakukannya Perppu Cipta Kerja

Menurutnya ada dua hal yang membuat MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional yakni metode omnibus dan partisipasi bermakna.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat