androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman menegur Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Gerindra Ramson Siagian setelah heboh minta-minta sarung ke Pertamina.

"Kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson)," kata Habiburokhman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Menurut Habiburokhman, pernyataan Ramson mengarah pada pelanggaran kode etik anggota DPR dalam Pasal 4.

Sebab, dia menyebut bahwa anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.

"Jadi gini, soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan bahwa tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Pertamina tak bisa diintervensi.

Baca juga: Respons Wakil Ketua DPR soal Sedekah Sarung ke Pertamina: Sarung Aja Minta!

"Terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya itu yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina," ungkapnya.

Kendati demikian, Habiburokhman menambahkan pihaknya tak menindaklanjuti lantaran tindakan Ramson hanya sebatas pernyataan.

"Jadi karena ini belum merupakan apa baru pernyataan, belum ditindaklanjuti kecuali tindakan konkrit ya, kita juga belum ada laporan maka kita melakukan upaya pencegahan," imbuhnya.

Adapun Ramson menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR pada Selasa (4/4/2023).

RDP dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan direksi PT Pertamina (Persero) guna membahas insiden kebakaran kilang Pertamina.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR, Nasir mengaitkan kebakaran Depo Pertamina karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infaq.

"Banyak doa, kurang sedekah ya, infaqnya kurang bu. Mungkin teman-teman ini bisa membantu menyalurkan Bu. Juga lahir dan batin. Begitu Bu," kata Nasir.

Menyambut soal sedekah itu, Ramson Siagian langsung menceritakan pengalamannya dikirimi sarung oleh Dirut Pertamina.

"Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung," kata Ramson.

Namun kini, kondisinya berubah. Ramson merasa sulit mendapatkan bantuan sarung lagi untuk warga di dapilnya karena Pertamina harus meminta izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN. Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua," ucapnya.