DPR Minta Perbedaan 1 Syawal Jangan Dibawa ke Ranah Politik - News
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
News, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah jangan dibawa ke ranah politik.
Perbedaan tersebut menurutnya harus dijadikan sarana untuk memperkokoh ukhuwah umat Islam.
“Oleh karena itu keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke ranah politik,” kata Ashabul di Kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2023).
Ia meminta semua umat muslim untuk menghormati keputusan dalam penentuan satu Syawal yang dilakukan sejumlah pihak.
“Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir,” katanya.
Selain itu menurutnya atas nama ukhuwah islamiyah, perbedaan penetapan 1 syawal sudah sangat sering terjadi. Oleh karenanya hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.
“Apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syari dan ahli untuk membenarkan pandangannya,” pungkasnya.
Sebelumnya Pemerintah memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 jatuh pada hari Sabtu (22/4/2023). Sementara itu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat, 21 April 2023.
Terkini Lainnya
Idul Fitri 2023
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah jangan dibawa ke ranah politik.
Bacakan Pleidoi Kasus Korupsi, Eks Mentan SYL Merasa jadi Korban Pembunuhan Karakter
Idul Fitri 2023
BERITA REKOMENDASI
Keutamaan Puasa Syawal: Menghapus Dosa selama Setahun
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kesal Hasto Diperiksa KPK, Megawati Sebut Kader PDIP Ditarget Terus
Dua Dosen Universitas Mercu Buana Raih Gelar Guru Besar Bidang Manajemen
Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H.
Video Ketua Tim Pencari Fakta Independen Kasus Vina Kini Berbelok Jadi Kuasa Hukum Ketua RT Pasren
Sebut Kejahatan Ekonomi Terbesar, Hardjuno Ingatkan Kasus BLBI Tetap Harus Jadi Perhatian