androidvodic.com

Laporan wartawan News, Fahdi Fahlevi

News, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pejabat Kemensos yang terlibat kasus korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021 telah dimutasi.

Risma memastikan para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu disini. Itu saja. Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Beberapa pejabat yang terlibat, kata Risma, juga dinonjobkan untuk membantu pengungkapan kasus ini.

Meski begitu, Risma mengakui dirinya dapat digugat jika pejabat yang dinonjobkan tidak terbukti terlibat kasus korupsi bansos ini.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya nonjobkan, tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," ungkap Risma.

Dirinya mengatakan bahwa mutasi ini dilakukan agar para pejabat tersebut tidak memegang posisi yang strategis.

Langkah ini, menurut Risma, agar pihak Inspektorat Kemensos tidak kesulitan dalam proses pengawasan.

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," jelas Risma.

Seperti diketahui, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial pada hari ini, Selasa (23/5/2023).

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

"Benar ada kegiatan dimaksud (penggeledahan di kantor Kemensos)," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan pada Selasa (23/5/2023).

Akan tetapi tak dirincikan lebih lanjut ruang mana saja yang digeledah oleh KPK.

Diketahui, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos.

Diduga korupsi bansos beras ini telah menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Terkait kasus ini, KPK belum mengumumkan secara detail soal uraian konstruksi perkara, termasuk para pihak yang dijadikan sebagai tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain, M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic. Kuncoro sebagaimana diketahui telah mengundurkan diri sebagai Dirut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Kemudian, Ivo Wongkaren, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Budi Susanto, Direktur Komersial PT BGR; April Churniawan, VP Operation PT BGR; Roni Ramdani, Ketua Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto, GM PT PTP.

Keenam orang itu pun telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri.