androidvodic.com

News, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, wilayah perbatasan Indonesia susah dijaga.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Tito menjelaskan, hal itu dikarenakan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang.

Bahkan, kata Tito, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

"Nomor satu adalah Kanada. Nomor dua Indonesia karena pulaunya banyak sekali. Semua pulau itu punya garis pantai, 17 ribu pulau," kata Tito, di Jakarta, Kamis ini.

"Memang kalau dilihat dari luasan panjangnya dengan utaranya Rusia saja kalah, tapi kalau seluruh panjangnya, batas pantainya Rusia dibandingkan dengan garis pantai semua pulau-pulau yang ada di Indonesia, maka kita akan jauh lebih panjang garis pantainya dibandingkan Rusia, yang punya 11 timezone. Kita punya 3 timezone," sambungnya.

Oleh sebab itu, Tito mengatakan, perbatasan Indonesia merupakan wilayah rentan.

"Perbatasan kita memang rentan karena susah untuk dijaga karena negara kepulauan yang panjang ini," ucapnya.

Sehingga menurutnya, bangsa Indonesia harus menjaga batas wilayah negaranya yang menjadi simbol kedaulatan bangsa.

Lebih lanjut, Tito juga menyoroti pentingnya aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu katanya, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo terkait terciptanya pembangunan yang merata di Indonesia.

"Apa yang diharapkan bapak Presiden (Joko Widodo), yaitu adanya pemerataan pembangunan, pembangunan tidak hanya terpusat di tempat-tempat tertentu," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, dua hal yang menjadi evaluasi terkait pengelolaan batas wilayah negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian menuturkan, selama 3 tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.