androidvodic.com

News - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku merasakan keanehan secara administratif yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPN) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020-2021.

Kejanggalan tersebut berupa proses administrasi penggunaan anggaran program bansos di Kemensos itu.

Anggaran yang dimaksud Risma tersebut terkait dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Namun terdapat pejabat Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial yang terlibat.

"Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta?"

"Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, kejadiannya itu kayak apa," ujar Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Rabu (14/5/2023).

Risma juga menegaskan, keanehan yang ia sebutkan itu datangnya bukan berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hanya analisa pribadinya sebagai mantan PNS.

Baca juga: Risma Bersyukur Kantor Kemensos Digeledah KPK: Biar Mudah Mengingatkan

"Saya membacanya, kan saya mantan PNS. Saya membacanya, bukan KPK saya di sini. Ini bagaimana. Padahal secara aturan secara tupoksi tugas pokok dan fungsi itu, kenapa di tempat lain ada yang terlibat. Saya enggak ngerti," tutur Risma.

Rsima pun mengaku bingung dengan hal tersebut, karena administrasi pemerintah tak boleh seperti itu.

"Kemudian kenapa ada staf di sini, itu mengerjakan itu, bingung saya. Karena ini enggak boleh begini di administrasi pemerintah, kalau di sini ya di sini semua harus kerjakan," kata Risma.

Mensos Risma Mutasi Pejabat yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Dalam rangka pengungkapan kasus dugaan korupsi beras bansos, pejabat Kemensos yang terlibat dimutasi.

Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja."