androidvodic.com

News - Mantan Wakil Kementeran Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengakuan melakukan cawe-cawe soal Pilpres 2024.

Denny menilai Jokowi harusnya menjadi 'wasit' dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurutnya, Jokowi tidak boleh condong untuk mendukung salah satu capres dan mendiskualifikasi capres lain.

"Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran beliau adalah wasit."

"Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo-Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan," katanya dalam siaran pers yang diunggah di akun Twitter pribadinya, @dennyindrayana, Rabu (31/5/2/2023).

Denny mengatakan jika Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024, maka telah melanggar konstitusi.

"Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil," katanya.

Baca juga: Denny Indrayana Pastikan Tak Ada Pembocoran Rahasia Negara, Informannya Bukan Orang MK

Menurutnya, cawe-cawe Jokowi semakin tampak ketika membiarkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait kisruh dengan Partai Demokrat.

Denny pun memakai kata 'mencopet' terkait kisruh tersebut dengan meminjam frasa dari Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy.

"Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo (dizalimi) Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju."

"Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," jelasnya.

Di sisi lain, Denny mengungkapkan adanya informasi Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah sudah diatur.

Bahkan, ia menyebut ada advokat yang telah dihubungi para tersangka mafia kasus di MA yang dijanjikan dibantu jika memenangkan PK Moeldoko.

"Apalagi ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK."