Minta Anggaran Rp4.8 Miliar Perbaikan Toilet Gedung DPD RI Dicoret, DPR: Tak Terlalu Urgent - News
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
News, JAKARTA - Publik dihebohkan dengan anggaran perbaikan toilet gedung DPD RI, yang mencapai senilai Rp4.8 miliar.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar anggaran perbaikan toilet gedung DPD RI yang mencapai Rp4.8 miliar itu dihapuskan.
Sahroni menilai, perbaikan toilet tidak terlalu penting.
"Saya minta coret aja, tapi kan melalui mekanisme banggar dan kementerian keuangan," kata Sahroni, kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, anggaran sebesar itu tak enak jika dilihat oleh masyarakat.
"Karena kan sebenarnya toilet enggak urgent juga toilet bisa dipakai yang masih ada, kan keliatannya enggak enak tuh perbaikan toilet Rp4,8 miliar," ucapnya.
Kata Sahroni, jika anggaran sebanyak itu diperuntukkan untuk perbaikan rumah jabatan masih dianggap wajar.
Tapi, jika anggaran Rp4.8 miliar itu digelontorkan untuk toilet, Sahroni meminta agar dibatalkan saja.
"Kalau rumah jabatan yang kiranya memang tidak layak boleh, itu masih make sense. Kalau toilet enggak lah, coret aja, lumayan hemat Rp4,8 miliar ngurangin budget buat yang lain yang lebih penting," ujarnya.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan anggaran toilet gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang memakan biaya senilai Rp4,8 Miliar.
Pantauan News, di lokasi, gedung DPD RI terbagi menjadi dua, yakni gedung A dan B.
Dalam setiap gedung terdapat empat lantai, yang masing-masingnya tersedia 4 toilet.
Yakni, dua toilet pria dan dua toilet wanita.
Baca juga: Anggaran Renovasi Rp4,8 Miliar, Begini Kondisi Urinoir Toilet di Gedung DPD RI
Terkini Lainnya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar anggaran perbaikan toilet gedung DPD RI yang mencapai Rp4.8 miliar itu dihapuskan.
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Grand Syekh Al Azhar Mesir Akan Beri Kuliah Umum di UIN Jakarta Usai Bertemu Jokowi
Hingga Jabatan Presiden Jokowi Berakhir, Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Iuran BPJS Tak Naik
Hakim Agung Gazalba Saleh Bakal Jalani Sidang Kasus Gratifikasi 2 Kali Dalam Sepekan
Cegah Penyalahgunaan Identitas, BPJS Kesehatan Kenalkan Layanan Face Recognition
Afifuddin Bakal Berbenah Untuk Kembalikan Wajah KPU RI Setelah Hasyim Asy'ari Terjerat Kasus Asusila