androidvodic.com

News, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Dewan Pakar partainya tak berwenang untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2019.

Hal itu merespons permintaan Dewan Pakar Partai Golkar agar hasil Munas yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.

"Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu," kata Doli seperti dikutip, Senin (10/7/2023).

Menurut Doli, Dewan Pakar hanya bisa memberikan saran-saran terkait kebijakan partai.

"Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," ujarnya.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Dorong Keputusan Munas Airlangga Capres Dievaluasi

Dia menjelaskan selama ini DPP Partai Golkar menjalankan keputusan Munas, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama," ungkap Doli.

Doli menerangkan Partai Golkar baru saja menggelar Rakernas dan Dewan Pakar juga memberi masukan.

"Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," ucapnya.

Diberikan sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai mereka, yakni menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan evaluasi keputusan Munas itu merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar.

Rapat itu digelar di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

Baca juga: Soal Prabowo Disarankan Gandeng Ekonom Sebagai Cawapres, Golkar Nilai Airlangga Paling Pas

Ridwan menyebut sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres hasil Munas 2019 Partai Golkar, hingga kini keputusan itu belum ada tanda-tanda arah partai berlambang pohon beringin itu.

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan saat dihubungi, Minggu.

Dia memang tak menampik jika Partai Golkar telah membentuk koalisi untuk Pilpres 2024, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun, Ridwan menuturkan KIB yang dibangun bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum jelas arahnya.

"Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah," ujarnya.

Adapun Partai Golkar telah membentuk KIB bersama PPP dan PAN. Namun, sejauh ini PPP telah mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Sementara PAN dan Golkar belum menentukan arah dukungan terhadap sosok bakal capres yang diusung.