KSAD Jenderal Dudung Imbau Purnawirawan TNI AD Tak Gunakan Atribut Satuan Saat Berpolitik - News
Laporan Wartawan News, Gita Irawan
News, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dr Dudung Abdurachman mengimbau para purnawirawan TNI, khususnya Purnawirawan TNI Angkatan Darat tidak menggunakan atribut satuan baik berupa badge dan lokasi maupun baret saat melakukan aktivitas politiknya.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi menciderai komitmen netralitas TNI.
Hal tersebut disampaikan Dudung menanggapi banyaknya Purnawirawan TNI AD yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai politik maupun dukungan kepada Calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang, maupun yang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif.
Ketentuan penggunaan atribut TNI bagi prajurit TNI yang telah diberhentikan dengan hormat (mengundurkan diri maupun Purnawirawan), telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI maupun TNI Angkatan Darat.
Baca juga: Jenderal Bintang Dua TNI AD Bakal Beri Keterangan di Sidang Haris-Fatia Vs Luhut Binsar Besok
Ketentuan tersebut yakni ST Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan ST Kasad Nomor: 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
"KSAD menegaskan, netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi," kata keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD dikutip Jumat (11/8/2023).
"Oleh karena itu, TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara Institusi, personal, maupun dalam hal penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD," sambung keterangan tersebut.
TNI Angkatan Darat menyatakan tidak membatasi bagi Purnawirawan TNI AD yang ingin menyalurkan aspirasi hak politiknya.
"Namun diimbau untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai Purnawirawan TNI/TNI AD," kata keterangan tersebut.
Terkini Lainnya
TNI Angkatan Darat menyatakan tidak membatasi bagi Purnawirawan TNI AD yang ingin menyalurkan aspirasi hak politiknya
Cara Cek dan Pantau Hasil Seleksi SKD Sekolah Kedinasan 2024 Secara Online
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Menko PMK: Anggaran Makan Siang Gratis Dipangkas Jadi Rp 7.500 Menyesuaikan Daerahnya
Bareskrim: Kerugian dari Sindikat Penggelapan 20 Ribu Unit Motor Jaringan Internasional Rp876 Miliar
Keponakan Prabowo akan Dilantik Jadi Wamen, Pengamat: Jabatan Negara Mulai Dikapling Elite Politik
Bareskrim Bongkar Kasus Penggelapan Motor Jaringan Internasional, 20 Ribu Unit Dikirim ke Rusia
Rekam Jejak Thomas Djiwandono: dari Wartawan hingga Bakal Jadi Wamenkeu